Warga Kabupaten Tangerang Rindu Wisata Pantai Publik Yang Gratis?

Penggiat Konservasi Kabupaten Tangerang, Budi Usman

Memang bukan pantai untuk berenang, tetapi cukuplah bagi warga duduk leyeh leyeh menikmati view laut dengan kapal nelayan berlayar dan angin sepoi sepoi menerpa wajah.

Rencana rehabilitasi maupun revitalisasi Pantai sekitar sungai kalong hilang dari pembicaraan malah infonya aja dipakai untuk perluasan program strategis nasional atau pelabuhan?

Bacaan Lainnya

Pada dasarnya, soal privatisasi pantai ini secara jelas telah diatur dan dilarang melalui Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai.

Perpres ini merupakan turunan dari Undang-undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang telah diubah ke UU Nomor 1 tahun 2014.

Dalam penjabarannya, Perpres tersebut mengatur soal sempadan pantai yang mesti dimiliki seseorang atau perusahaan ketika membuat bangunan di pesisir pantai. Batas sempadan itu minimal sepanjang 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Untuk diketahui, sempadan pantai merupakan wilayah daratan sepanjang tepian pantai yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi pantai.

Garis Sempadan juga secara fisik merupakan garis batas antara ruang privat bangunan dengan ruang publik yang tentunya bisa diakses siapa saja tanpa harus ada perizinan dari pemilik bangunan di dekat pantai tersebut.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.