Waw! Jumlah Orang Kaya di Indonesia Bertambah Meski Pandemi

  • Whatsapp

INDOPOLITIKA.COM – Di tengah krisis akibat pandemi Covid-19, jumlah orang kaya dan super kaya di Indonesia justru mengalami peningkatan yang tajam. Temuan mencengangkan ini sekaligus ironi selama pandemi Covid-19 melanda Indonesia.

Temuan itu diungkap oleh Ekonom Awalil Rizky yang merujuk pada penelitian Credit Suisse Research Institute, sebuah lembaga penelitian keuangan yang berbasis di Swiss.

Berita Lainnya

“Pandemi meningkatkan pengangguran dan kemiskinan di Indonesia. Namun, penduduk berkekayaan bersih US$1 juta lebih bertambah: 106.215 (2019) menjadi 171.740 orang (2020). Pada 2014: 98.487 orang. Jumlah sangat kaya (>US$100 juta) bertambah: 341 orang (2019) menjadi 417 orang (2020),” tulis Awalil Rizky dikutip dari Barisan.co (Selasa/7/2021).

Dari tabel data yang diunjukkan Awalil menunjukkan jumlah orang kaya di Indonesia dengan kekayaan USD10 juta–USD50 juta setara Rp 144,87 miliar hingga Rp 724,36 miliar naik menjadi 7.616 orang di tahun 2020 dari 5.210 orang pada tahun 2019 atau bertambah sebanyak 2.406 orang.

Sementara, orang dengan kekayaan di atas USD500 juta atau setara Rp 7,24 triliun bertambah 4 orang pada tahun 2020 dari 50 orang pada tahun sebelumnya.

Dalam laporan Global wealth report 2021 yang dinukil Awalil itu mengungkapkan bahwa data tersebut muncul ketika terdapat sebanyak 4,4 persen dari total kekayaan rumah tangga global merugi sepanjang Januari–Maret 2020. Sementara kekayaan orang dewasa di dunia turun 4,7 persen.

“Kami memperkirakan sebanyak USD17,5 triliun atau setara 4,4 persen dari total kekayaan rumah tangga global hilang antara Januari sampai Maret 2020. Kekayaan orang dewasa di dunia turun 4,7 persen,” ungkap laporan Credit Suisse tersebut.

Menurut Awalil, masih perlu kajian yang lebih mendalam mengenai sebab bertambahnya kekayaan bersih sekelompok penduduk menurut data Credit Suisse.
Bagaimanapun, data-data tersebut mengindikasikan bahwa kelompok penduduk kaya dan sangat kaya justeru bertambah kekayaannya selama pandemi berlangsung.

“Fakta ini bisa menjadi salah satu pertimbangan otoritas ekonomi dalam pengambilan kebijakan. Misalnya saja terkait dengan pembahasan tentang undang-undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang sedang berlangsung,” pungkasnya. [rif]

Berita terkait


INDOPOLITIKA TV

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *