Wawan Harus Bayar Denda Cicilan Mobil Rp3,9 Miliar, Melonjak dari Cuma Rp958 Juta

  • Whatsapp
Sidang Eksepsi Tubagus Chaeri Wardana,Kamis (14/11/2019).

INDOPOLITIKA.COM – Tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Tubagus Chaeri Wardan alias Wawan, diklaim harus membayar denda cicilan satu unit mobil Nissan, senilai hampir Rp3,9 Miliar akibat disomasi pihak leasing. Padahal harga mobil itu hanya Rp 958 juta.

Demikian salah satu fakta yang diungkapkan kuasa hukum Wawan, saat membacakan nota keberatan atau eksepsi atas atas dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis, (14/11/2019). Keharusan membayar itu menurut kuasa hukum Wawan, akibat ketidakprofesional KPK melakukan penyitaan terhadap harta ayah dua anak itu.

Muat Lebih

“Padahal faktanya, perhitungan tersebut tidak mempertimbangkan hutang-hutang terdakwa yang masih berjalan dengan Bank dan supplier. Hutang terdakwa semakin bertambah karena tindakan sewenang-wenang KPK dalam melakukan penyitaan,” sebut kuasa hukum Wawan, saat membacakan nota keberataanya.

Menurut kuasa hukum Wawan, KPK banyak melakukan penyitaan asset yang bukan milik Bos PT Balipacific Pragama itu, atau setidak-tidaknya masih terkait dengan pihak ketiga atau kreditur dan masih belum dibayar lunas. Tetapi Wawan tetap harus dibebani cicilan kredit membayarnya meski statusnya disita. Sehingga hutang terdakwa makin bertambah akibat bunga kredit.

“Sebagai contoh, penyitaan mobil Nissan yang statusnya masih milik leasing. Terdakwa mendapat somasi dari PT CIMB Niaga TBK. Terdakwa mendapat tagihan yang langsung melonjak. Dari Rp958 juta lebih menjadi Rp3,8 milir lebih. Terdakwa dikenakan bunga dan denda terhadap mobil yang masih menjadi milik leasing,” jelasnya.

Kerugian lain akibat kesewenangan KPK, yang menimbulkan kerugian material secara langsung pada terdakwa, salah satunya polis asuransi jiwa untuk keduanya anak senilai Rp10 miliar yang dipaksa dicairkan KPK sebelum tanggal jatuh tempo sehingga dikenakan pemotongan menjadi Rp 8,5 miliar.

“Padahal tidak bisa dibuktikan KPK bahwa polis asuransi ini pembayaranya berasal tindakan pidana. Tetapi KPK memaksa dicairkan sebagai barang bukti tindakan pidana tetapi tidak dapat dibuktikan,” tuturnya.[asa]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *