Widih, Tiap Bulan DPRD Kantongi Gaji Rp 111 Juta

  • Whatsapp
Pelantikan DPRD DKI Jakarta, beberapa waktu lalu.

INDOPOLITIKA.com – Pemerintah DKI Jakarta mengalokasikan anggaran untuk penghasilan anggota DPRD DKI Jakarta mencapai Rp 166,91 miliar. Total anggaran itu antara lain untuk gaji, tunjangan dan operasional. Masing-masing anggota dewan bisa mendapat penghasilan sektar Rp 111 juta.

Peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengkritik soal besarnya tunjangan bagi anggota DPRD DKI yang berbanding terbalik dengan kinerja legislasinya.

Baca Juga:

“Mereka dilengkapi dengan gaji dan tunjangan yang wah, tapi gak bisa membuktikan itu (gaji dan tunjangan) untuk meningkatkan kinerja legislasinya,” kata Lucius kepada wartawan kemarin.

Kinerja anggota dewan periode 2014-2019 sempat menjadi sorotan masyarakat lantaran rendahnya kinerja legislasi mereka. Legislator Kebon Sirih itu hanya bisa menyelesaikan 42 peraturan daerah (perda) dari 136 rancangan peraturan daerah (raperda) yang mereka usulkan.

Berikut ini sejumlah fasilitas bagi anggota DPRD DKI berdasarkan data dari Sekretariat DPRD dan KUA PPAS 2020: Penghasilan Anggota DPRD.

Total anggaran Rp 166,91 miliar. Terdiri dari Gaji serta tunjangan pimpinan dan anggota Dewan Rp 103,78 miliar, Belanja penunjang operasional pimpinan Dewan Rp 676,8 juta, Tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota Dewan Rp 29,4 miliar, Tunjangan reses pimpinan dan anggota Dewan Rp 7,01 miliar serta tunjangan transportasi pimpinan dan anggota Dewan Rp 26,05 miliar.

Kemudian, Komponen Penghasilan Anggota Dewan. Total gaji Rp 111,4 juta. Terdiri dari Tunjangan keluarga Rp 315 ribu, Uang reprsentasi Rp 2,25 juta, Uang paket Rp 225 ribu, Tunjangan jabatan  Rp 3,26 juta, Tunjangan beras  Rp 153,9 ribu, Tunjangan komisi Rp 130,5 ribu, Tunjangan perumahan Rp 51 juta, Tunjangan komunikasi intensif Rp 17,8 juta,  Tunjangan alat kelengkapan Dewan  Rp 130,5 ribu, Tunjangan reses Rp 17,8 juta serta Tunjangan transportasi | Rp 18,2 juta.

Lalu ada pemeriksaan Kesehatan per tahun. Total anggaran Rp 1,2 miliar, terdiri dari  Medical check up bagi anggota Dewan perempuan (20 orang) masing-masing Rp 12,05 juta. Medical check up bagi anggota Dewan pria (86 orang) masing-masing Rp 11,4 juta.

Kemudian, fasilitas tenaga ahli, Pakaian Dinas dan Atributnya. Total anggaran Rp 3,4 miliar.[ab]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *