Wow, APBD DKI Rp 90 Triliun

SKPD Perlu Diawasi
  • Whatsapp

INDOPOLITIKA.com – Pembahasan tata tertib (tatib) DPRD menjadi peluang untuk fraksi-fraksi mengusulkan ide dan gagasannya dalam upaya perbaikan alat kelengkapan dewan untuk menunjang kinerja 5 tahun mendatang.

Apalagi, tugas DPRD untuk mengawasi APBD DKI yang mencapai Rp 90 triliun diprediksi akan semakin berat dan menguras energi para wakil rakyat itu.

Baca Juga:

Adalah anggota Fraksi Gerindra DPRD DKI, S Andika yang mengusulkan agar dibentuk panitia kerja (panja) yang khusus mengawasi SKPD dan pelanggaran perda. Hal itu bertujuan, agar cita-cita pembangunan di DKI bisa berjalan sesuai harapan masyarakat.

“Panitia kerja itu nantinya akan melakukan pengawasan terhadap SKPD di Jakarta. Jadi kalau ada pelanggaran panja ini lah yang akan menganalisa persoalan itu. Apakah akan dilakukan tindakan atau tidak perlu,” katanya.

Menurutnya, panja DPRD akan beranggotakan lintas fraksi dan tenaga ahli yang akan menganalisa persoalan di Jakarta. Kedudukan Panja pun dalam alat kelengkapan dewan, berada pada barisan alat kelengkapan dewan lainya, seperti badan anggaran dan badan lainya yang berada di DPRD.

“Aturannya sangat terbuka untuk dibuat panja atau pun kelompok kerja yang gunanya untuk mempertajam tugas dan fungsi dewan. Karena aturanya pun bisa mengacu pada PP 18 tahun 2019 dan PP 12 tahun 2018,” jelasnya.

Sementara, anggota fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Pandapotan Sinaga menilai perlu dilakukan pengkajian terhadap pembentukan panja. Sebab, hal itu akan berpangaruh pada tupoksi Komisi dalam mengawasi kinerja SKPD. Jangan sampai, pembentukan panja akan menjadi tumpang tindih tindih dengan badan lainya di DPRD.

“Kalau saya menilai cukup Komisi saja yang melakukan pengawasan pada SKPD, khususnya dalam menangani persoalan anggaran,” jelasnya.

Dia menambahkan, yang harus ditingkatkan kinerja SKPD dalam melaksanakan tupoksinya. Khususnya dalam menyerap APBD DKI. Dengan begitu, target menyelesaikan pembangunan rumah susun yang pernah dicanangkan bisa terealisasi.

“Pengalaman lalu banyak persoalan yang belum terpecahkan. Misalkan kita mempertanyakan penyerapan anggaran yang minim. Apakah karena mis komunikasi SKPD dan ULP, atau seperti apa. Ini perlu dipertanyakan. Nah posisi Panja nanti dimana jika ada persoalan seperti ini. Karena ini sudah menjadi tugas Komisi,” tegasnya.[ab]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *