Internasional

Yahudi Disahkan sebagai Entitas Utama di Israel

Anggota Parlemen dari komunitas Arab Israel menentang undang-undang Negara Yahudi (Foto: Press TV).

erusalem: Parlemen Israel pada Kamis 19 Juli 2018 mengadopsi undang-undang yang mendefinisikan negara mereka adalah negara orang-orang Yahudi. Undang-undang ini dikhawatirkan bisa memicu diskriminasi terhadap warga Arab Israel.
 
Para anggota parlemen dari komunitas Arab dan Palestina menilai undang-undang itu sebagai bentuk rasisme. Israel juga dianggap telah melegalisasi 'apartheid' atau sistem pemisahan ras, seperti yang diterapkan oleh pemerintah kulit putih di Afrika Selatan sebelum bubar pada 1990.
 
Berdasarkan undang-undang tersebut, bahasa Arab yang dianggap sebagai bahasa resmi hanya diberikan status spesial. Meskipun melalui perdebatan sengit, undang-undang ini akhirnya diloloskan.
 
Melalui undang-undang ini, Israel menganggap wilayahnya sebagai tanah kelahiran bersejarah warga Yahudi. Mereka juga menyebutkan bahwa memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri.
 
"Ini adalah momen menentukan dari sejarah Zionisme," ujar Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu usai disahkannya aturan tersebut, seperti dikutip dari Press TV, Jumat 20 Juli 2018.
 
Kecaman muncul tidak hanya dari pihak Palestina. Kelompok sayap kiri dan moderat di Israel juga menolak undang-undang ini. Mereka menilai undang-undang itu telah mengabaikan karakter Israel yang demokratis dan menjunjung tinggi kesetaraan.
 
Anggota parlemen dari komunitas Arab langsung berteriak 'Apartheid' ke arah Netanyahu. Tetapi Netanyahu menegaskan bahwa undang-undang ini menjadi prioritas utamanya.
 
Tokoh Arab di Knesset (Parlemen Israel) Ahmed Tibi dan Ayeda Touma-Soulima berteriak kepada Netanyahu,"Anda meloloskan undang-undang Apartheid. Undang-undang yang rasis," tegas keduanya,
 
"Kenapa Anda sangat takut dengan Bahasa Arab," tanya Tibi kepada Netanyahu.
 
Tetapi pada akhirnya undang-undang ini didukung 62 suara dan 55 yang menolaknya. Lewat aturan tersebut maka Bahasa Ibrani menjadi bahasa nasional dan menegaskan komunitas Yahudi disebut dalam kepentingan nasionalnya.
 
Ada satu klausul kontroversial yang diganti yang dianggap terlalu keras. Klausul itu menyebutkan legalisasi pembentukan komunitas yang hanya diisi warga Yahudi. Pada akhirnya klausul itu masuk ke dalam hukum dasar Israel, yang menjadi konstitusi de facto.

Artikel Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close
Close