Internasional

Yahudi Entitas Utama Israel Ancam Two-State Solution

Menlu Retno Marsudi (kanan) bersama Menlu Malaysia Saifuddin Abdullah di Kemenlu RI, Jakarta, 23 Juli 2018. (Foto: Spnya Michaella)

Jakarta: Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengecam diadopsinya Jewish Nation Law oleh Parlemen Israel pada 19 Juli 2018 kemarin.

"Pengesahan ini menafikan hak orang-orang Palestina di Israel dan mengancam penyelesaian Two-State Solution," kata Menlu Retno di Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta, Senin 23 Juli 2018.

Menlu Retno merujuk pada Solusi Dua Negara yang pada intinya adalah membagi wilayah Yerusalem untuk Israel dan Palestina.

Sementara itu, para anggota parlemen dari komunitas Arab dan Palestina menilai undang-undang itu sebagai bentuk rasisme. Israel juga dianggap telah melegalisasi 'apartheid' atau sistem pemisahan ras, seperti yang diterapkan oleh pemerintah kulit putih di Afrika Selatan sebelum bubar pada 1990.

Berdasarkan undang-undang tersebut, bahasa Arab yang dianggap sebagai bahasa resmi hanya diberikan status spesial. Meskipun melalui perdebatan sengit, undang-undang ini akhirnya diloloskan.

Baca: Yahudi Disahkan sebagai Entitas Utama di Israel

Melalui undang-undang ini, Israel menganggap wilayahnya sebagai tanah kelahiran bersejarah warga Yahudi. Mereka juga menyebutkan bahwa memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri.

Kecaman muncul tidak hanya dari pihak Palestina. Kelompok sayap kiri dan moderat di Israel juga menolak undang-undang ini. Mereka menilai undang-undang itu telah mengabaikan karakter Israel yang demokratis dan menjunjung tinggi kesetaraan.

Anggota parlemen dari komunitas Arab langsung berteriak 'Apartheid' ke arah Netanyahu. Tetapi Netanyahu menegaskan bahwa undang-undang ini menjadi prioritas utamanya.

Tags

Artikel Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close
Close