Yang Menolak Revisi UU KPK, Silakan Judicial Review

  • Whatsapp
Ketua PBNU bidang Hukum dan Perundang-Undangan Robikin Emhas

INDOPOLITIKA.COM- Ketua PBNU Bidang Hukum dan Perundang-Undangan Robikin Emhas meminta polemik terkait revisi UU KPK diakhiri. Sebab masih ada Mahkamah Konstitusi (MK) yang akan memperbaiki pasal-pasal yang dinilai bermasalah.

“Dengan cara mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi,” ujar Robikin kepada Indopolitika.com, Selasa (17/9/2019).

Baca Juga:

Menurut dia, masih terbuka ruang koreksi jika proses revisi UU KPK dinilai tidak sesuai dengan ketentuan. Misalnya, tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang dihasilkan dalam revisi itu bertentangan konstitusi.

Robikin yakin, baik yang pro maupun yang kontra revisi UU KPK, sama-sama menginginkan Indoneisa jauh lebih baik, maju dan bermartabat. Mereka yang pro-revisi UU KPK menghendaki KPK tidak hanya kuat dan berdaya, namun juga kredibel dan akuntabel, baik secara kelembagaan maupun sistemnya.

Sebaliknya mereka yang menolak revisi UU KPK menginginkan KPK kuat dan berdaya, tanpa birokrasi yang panjang.

“Saya melihat mereka yang pro maupun kontra memiliki tujuan mulia yang sama. Sudut pandangnya saja yang berbeda,” imbuhnya.

Sebelumnya, DPR telah mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK menjadi undang-undang. Pengesahan ini dilakukan melalui rapat paripurna.

Setidaknya ada tujuh poin perubahan dalam revisi UU Nomor 30 Tahun 2002. Yakni; kedudukan KPK sebagai lembaga penegak hukum berada pada kekuasaan eksekutif, pembentukan dewan pengawas, pelaksanaan penyadapan, serta mekanisme penghentian penyidikan dan atau penuntutan.

Kemudian, soal koordinasi kelembagaan KPK dengan lembaga penegak hukum dalam pelaksanaan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi, mekanisme penggeledahan dan penyitaan, serta sistem kepegawaian KPK.[sgh]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *