Jangan Bisanya Cuma Menaikan Iuran Saja Dong

YLKI Usulkan Cukai Rokok & Subsidi BBM Dialihkan Untuk Bantu BPJS Kesehatan

  • Whatsapp

INDOPOLITIKA- Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mempertanyakan kebijakan pemerintah menaikkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJSKes) apakah kenaikan itu harus dibebankan ke konsumen, ataukah ada potensi skema lain untuk menekan tingginya defisit finansial BPJSKes

“Artinya, tidak serta merta kenaikan iuran itu menjadi solusi tunggal untuk dibebankan ke konsumen,” ujar Sekretaris Harian YLKI, Agus Suyatno saat dihubungi Indopolitika, Selasa (3/9).

Baca Juga:

Seharusnya, kata Agus, pemerintah bisa saja melakukan relokasi subsidi energi dan atau menaikkan cukai rokok. Sebagian dari subsidi energi yang masih mencapai Rp 157 triliun sebagian bisa direlokasi menjadi subsidi BPJSKes.

“Atau yang urgen adalah menaikkan cukai rokok secara signifikan, dan persentase kenaikan cukai rokok itu sebagiannya langsung dialokasikan untuk memasok subsidi ke BPJSKes,” ujar Agus.

Skema seperti ini, menurut Agus, selain tidak membebani konsumen BPJSKes, juga sebagai upaya preventif promotif, sehingga sangat sejalan dengan filosofi BPJSKes.

Selain itu pemerintah bisa menambah suntikan subsidi di BPJSKes. “Sebab kalau untuk subsidi energi saja pemerintah mau menambah, kenapa untuk subsidi BPJSKes tidak mau? Padahal tanggung jawab terhadap keberlangsungan JKN adalah tanggung jawab pemerintah,” tutupnya.

Berikut beberapa poin desakan YLKI jika pemerintah tetap ngotot untuk menaikkan tarif BPJSKes:

1. Menghilangkan kelas iuran BPJSKes. Hal ini selaras dengan spirit asuransi sosial yakni gotong royong. Jadi iuran BPJSKes hanya satu kategori saja;

2. Daftar peserta BPJSKes kategori oenerima bantuan iuran (PBI) harus diverifikasi ulang, dan agar lebih transparan dan akuntabel nama penerima PBI harus bisa diakses oleh publik;

3. Managemen BPJSKes harus membereskan tunggakan iuran dari kategori mandiri/pekerja bukan penerima upah, yang mencapai 54 persen. Fenomena tunggakan ini jika dibiarkan akan menjadi benalu bagi finansial BPJSKes. Di sisi yang lain, kenaikan iuran untuk kategori peserta mandiri juga akan memicu tunggakan dari peserta mandiri akan semakin tinggi.

4. YLKI juga mengusulkan untuk menjadi mitra faskes tingkat pertama, seperti puskesmas dan klinik, juga harus dilakukan verifikasi, khususnys terkait ketersediaan dan jumlah dokter yang ada:

Dan terkait usulan besaran kenaikan tarif YLKI memberikan toleransi dengan formulasi besaran, sbb: untuk kategori peserta PBI kenaikannya pada kisaran Rp 30.000-Rp 40.000. Sedangkan untuk peserta non PBI, usulan tarif rata-rata Rp 60.000.

Dengan demikian, YLKI mendorong pemerintah untuk memrioritaskan skenario yang lain, seperti merelokasi subsidi energi dan atau menaikkan cukai rokok untuk menambal defisit finansial BPJSKes, dan tidak perlu menaikkan tarif. Kenaikan tarif adalah skenario terakhir. Atau setidaknya pemerintah melakukan kombinasi keduanya.[sgh]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *