Zulhas: Sulit Untuk Mengamandemen UUD Secara Keseluruhan

  • Whatsapp
Wakil Ketua MPR Zulkiflil Hasan

INDOPOLITIKA.COM- Wakil Ketua MPR Zulkifli Hasan menilai, keinginan Partai Gerindra dan Partai NasDem amandemen UUD 1945 menyeluruh sulit dilakukan. Zulkifli menilai tak gampang karena harus ada persetujuan dari mayoritas anggota MPR. Hal itu sudah coba dilakukan pada lima tahun lalu.

“Nanti ini enggak setuju, ini enggak setuju, dua anggota dewan saja enggak setuju ya enggak bisa jalan, karena harus 3/4 ditandatangani,” ujar Zulkifli Hasan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (14/10/2019).

Baca Juga:

Ketua Umum PAN ini menyebut amandemen UUD 1945 bersifat menyeluruh sulit untuk direalisasikan jika ada kecurigaan. Untuk amandemen terbatas saja, menurutnya sangat sulit untuk dilakukan karena harus kesepakatan seluruh fraksi yang ada di MPR.

“Kalau ada kecurigaan ya sulit, nanti Presiden dipilihnya MPR. Nah ini sulit sekali. Mungkin suatu saat, tapi saya nggak tahu kapan. Tapi sekarang ini terbatas aja nggak mudah,” katanya.

Zulhas mengatakan, untuk melakukan amandemen terbatas sudah tergolong sulit untuk dilakukan. Sehingga, untuk melakukan amandemen menyeluruh bukan untuk sekarang.

“Kan musti ada momentum, kalau ada kecurigaan ya sulit, wong nanti presiden dipilih MPR, nah ini sulit sekali. Mungkin suatu saat tapi saya enggak tahu kapan, tapi sekarang ini terbatas aja enggak mudah,” tandasnya.

Sebelumnya, pertemuan antara Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menghasilkan tiga kesepakatan, pada Minggu malam, (13/10/2019).

Satu dari tiga poin kesepakatan itu yakni amandemen UUD 1945 sebaiknya bersifat menyeluruh, yang menyangkut kebutuhan tata kelola negara sehubungan dengan tantangan kekinian dan masa depan kehidupan bangsa yang lebih baik.

Paloh kemudian menjelaskan mengenai maksud amandemen UUD 1945 secara menyeluruh. Menurutnya amandemen tidak sebatas pada menghidupkan atau membuat Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) melainkan menyangkut masalah lainnya. “Banyak poin masalahnya. Tidak terbatas membuat GBHN baru,” kata Paloh.[sgh]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *