Benarkah Mentan Syahrul Yasin Limpo Jadi Tersangka KPK, Hari Ini Diperiksa?

INDOPOLITIKA.COM – Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) dijadwalkan akan diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Jumat (16/6/2023) ini.

Kabar pemeriksaan Mentan Syahrul Yasin Limpo dibenarkan Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri. Syahrul Yasin Limpo diperiksa terkait dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan).

“Kami berharap yang bersangkutan bisa hadir memenuhi undangan dimaksud,” ujar Ali Fikri, kemarin.

Sekadar informasi, KPK telah melakukan penyelidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan) sejak Januari 2023. Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) rencananya akan diperiksa hari ini.

Ali Fikri mengatakan, kasus dugaan korupsi di Kementan telah ditangani sejak lama. KPK telah memeriksa pejabat Kementan hingga ASN sejak Januari 2023.

Menurut keterangan Ali Fikri, KPK juga telah memiliki bahan keterangan yang bisa dijadikan barang bukti untuk mengungkap kasus dugaan korupsi di Kementan ini. Ali memastikan KPK akan segera menentukan sikap terkait kasus ini secepatnya.

Sementara itu, Presiden Jokowi buka suara terkait heboh Mentan Syahrul Yasin Limpo jadi tersangka KPK.

Presiden Jokowi menegaskan, dirinya sudah berkali-kali mengingatkan jajaran menteri dan kepala lembaga negara untuk hati-hati dalam mengelola keuangan negara karena memiliki skala anggaran dan kompleksitas yang begitu besar.

“Bolak-balik saya sampaikan hati-hati mengelola keuangan negara karena yang kita kelola di tingkat kementerian ini gede banget harus ‘diawasin’, harus dikontrol, harus dicek,” kata Presiden Jokowi saat ditemui di Pasar Menteng Pulo, Jakarta, Kamis (15/6/2023).

“Bolak-balik saya sampaikan (dicek) sekecil apa pun,” tegasnya.

Jokowi enggan berkomentar lebih spesifik terkait kasus dugaan korupsi di Kementan. Presiden Jokowi menyerahkan kasus tersebut ke aparat penegak hukum. Dengan begitu, Presiden Jokowi meminta segala proses pengusutan kasus hukum ditanyakan langsung ke aparat penegak hukum.

“Tanyakan ke sana (Aparat Penegak Hukum),” tegas kepala negara.

“Itu urusannya siapa? Kalau urusan penegak hukum tanyakan ke penegak hukum, jangan ke saya,” kata Presiden Jokowi. [Red]