INDOPOLITIKA – Pemerintah memastikan tidak ada kenaikan harga BBM per 1 April 2026, baik untuk jenis subsidi maupun nonsubsidi, di tengah kekhawatiran publik akibat lonjakan harga minyak dunia.

Kepastian ini juga diperkuat oleh DPR yang menyatakan bahwa pembelian BBM subsidi seperti Pertalite tidak akan dibatasi, sehingga masyarakat tetap dapat mengakses bahan bakar tanpa perubahan skema distribusi.

Kebijakan ini menjadi respons atas isu yang sempat beredar luas mengenai potensi kenaikan harga dan pembatasan konsumsi BBM mulai awal April.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad memastikan pemerintah tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) pada 1 April 2026 dan tak membatasi pembelian pertalite hingga pertamax.

Stok BBM masih aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain itu, pemerintah melalui Kementerian ESDM juga telah menegaskan bahwa harga BBM subsidi tetap stabil meski tekanan global meningkat.

Direktur Jenderal Migas menyatakan secara tegas bahwa “BBM subsidi tidak naik” dan stok dalam negeri tetap aman sehingga masyarakat diminta tidak melakukan panic buying.

Di sisi lain, PT Pertamina juga membantah berbagai informasi yang beredar di media sosial terkait proyeksi kenaikan harga BBM per 1 April, dan menegaskan bahwa belum ada keputusan resmi mengenai penyesuaian harga.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah memilih menahan harga di tengah tekanan global yang meningkat akibat konflik geopolitik. Namun di balik keputusan tersebut, terdapat realitas ekonomi yang tidak sederhana.

Harga BBM nonsubsidi tetap mengikuti mekanisme pasar internasional, sementara subsidi harus ditopang oleh anggaran negara yang semakin tertekan akibat kenaikan harga minyak dunia.

Dengan demikian, kebijakan tidak menaikkan harga BBM bukan berarti tekanan hilang, melainkan sedang ditahan. Pemerintah menjaga stabilitas di tingkat masyarakat, sementara beban fiskal kemungkinan meningkat di belakang layar.

Dan di situlah paradoksnya: publik merasakan ketenangan, tetapi tekanan ekonomi tetap berjalan secara diam-diam. (Red)