INDOPOLITIKA – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Gerindra, Habiburokhman, menilai serangan air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, bukan sekadar tindak kriminal biasa. Ia menyebut peristiwa tersebut sebagai bentuk perlawanan terhadap komitmen hak asasi manusia yang sedang dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Pernyataan itu disampaikan Habiburokhman pada Minggu, 16 Maret 2026, menanggapi insiden penyiraman air keras yang dialami Andrie Yunus sebelumnya. Menurutnya, serangan tersebut tidak bisa dipandang hanya sebagai kejahatan individu, melainkan berpotensi memiliki dimensi yang lebih luas.

Ia menilai aksi teror terhadap aktivis HAM dapat menjadi upaya untuk menciptakan ketakutan di kalangan masyarakat sipil serta menghambat agenda perlindungan HAM yang tengah didorong pemerintah.

Habiburokhman juga meminta aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus tersebut agar tidak menimbulkan spekulasi publik. Ia menegaskan bahwa negara tidak boleh kalah terhadap tindakan intimidasi terhadap pegiat HAM.

Sementara itu, pihak KontraS sebelumnya menyatakan bahwa Andrie Yunus mengalami luka serius akibat serangan tersebut. Organisasi itu mendesak kepolisian untuk segera mengungkap pelaku serta motif di balik teror yang menimpa aktivis mereka.

Kasus ini kembali menyoroti isu keamanan bagi pembela hak asasi manusia di Indonesia, terutama ketika mereka terlibat dalam advokasi terhadap berbagai kasus sensitif.

Politik di Balik Narasi Serangan

Pernyataan Habiburokhman menarik karena ia mengaitkan serangan terhadap seorang aktivis dengan agenda politik pemerintah. Dalam konteks politik, framing seperti ini dapat dibaca sebagai upaya untuk menegaskan bahwa pemerintahan Prabowo memiliki komitmen terhadap isu HAM.

Namun di sisi lain, sebagian pengamat juga melihat bahwa narasi tersebut bisa memicu perdebatan baru. Selama ini isu HAM di Indonesia sering dikaitkan dengan masa lalu politik dan militer yang kompleks, sehingga setiap pernyataan yang mengaitkan pemerintah dengan agenda HAM akan selalu mendapat sorotan publik.

Jika kasus ini berhasil diungkap secara transparan oleh aparat penegak hukum, maka pernyataan tersebut dapat memperkuat narasi bahwa negara serius melindungi aktivis. Sebaliknya, jika penyelidikan berjalan lambat atau tidak jelas, publik justru dapat mempertanyakan komitmen tersebut.

Karena itu, kunci dari pernyataan politik seperti ini pada akhirnya bukan hanya pada narasi, tetapi pada hasil konkret penegakan hukum terhadap pelaku serangan.(red)