INDOPOLITIKA.COM – Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menegaskan seluruh jajarannya, untuk tegas dan serius dalam memberantas mafia tanah.
Saat menyerahkan sertifikat tanah di Gelora Delta, Sidoarjo, Jawa Timur, Jokowi menegaskan, mafia tanah hanya akan menyulitkan masyarakat untuk mengurus sertifikat.
“Kalau masih ada mafia yang main-main, silakan detik itu juga, gebuk. Ini meruwetkan ngurus sertifikat. Tidak bisa kita biarkan rakyat tidak dilayani urus sertifikat, setuju enggak?” ujarnya, Senin (22/8/2022).
Jokowi memerintahkan seluruh jajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk memberantas mafia tanah.
Saat ini, khususnya di Jawa Timur, Jokowi menyebut, masih ada sekitar tujuh juta bidang yang belum memiliki sertifikat. Oleh karena itu, Jokowi mendorong Kementerian ATR/BPN untuk mempercepat proses penyelesaian sertifikat tanah tersebut.
“Saya sudah perintahkan ke Menteri ATR/BPN (Hadi Tjahjanto) agar ini terus dipercepat, supaya seluruh masyarakat pegang bukti hak kepemilikan tanah yaitu sertifikat,” ucapnya.
Ia juga mengingatkan agar masyarakat menyimpan dengan baik sertifikat tanah yang merupakan dokumen penting berisi informasi hak kepemilikan atas bidang tanah. Konflik maupun sengketa tanah di daerah, kata dia, masih banyak terjadi karena masyarakat tidak memegang hak hukum atas tanah tersebut.
“Ini penting, (sertifikat) ini adalah bukti hak kepemilikan tanah. Kalau ada yang mengklaim ‘ini tanah saya,’ (tunjukkan) ‘oh bukan, tanah saya, sertifikatnya ada’; (mereka) enggak bisa apa-apa. Ini adalah bukti hak hukum atas tanah,” tutur Jokowi.
Ia mengatakan, pemerintah mulai menargetkan Kementerian ATR/BPN mengeluarkan lima juta sertifikat dalam setahun pada 2016 lalu.
“Saat itu, 2016, saya minta buat lima juta setahun. Saya tunggu, coba bisa enggak lima juta, ternyata bisa. Saya naikkan lagi tujuh juta, ternyata juga selesai. (Saya) naikkan lagi sembilan juta, ternyata juga bisa. Artinya, kalau kita mau, itu sebetulnya bisa,” ujar Jokowi. [rif]
Tinggalkan Balasan