INDOPOLITIKA – Pernyataan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang menyebut Indonesia berada dalam tekanan ekonomi serius bukanlah lontaran kosong tanpa konteks.

Dalam wawancara yang dimuat Tempo pada 24 Maret 2026, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla secara terbuka menyebut kondisi ekonomi telah memasuki fase yang mengkhawatirkan, terutama karena melemahnya kepercayaan pelaku usaha dan menyempitnya ruang fiskal negara.

Alarm itu sebenarnya sudah JK nyalakan jauh sebelum wawancara tersebut terbit. Dalam acara buka puasa bersama di Jakarta Selatan pada 6 Maret 2026, JK menegaskan bahwa konflik global khususnya eskalasi di Timur Tengah, berpotensi langsung menghantam ekonomi Indonesia melalui kenaikan harga energi dan membengkaknya subsidi negara.

Pernyataan itu dilaporkan oleh Antara News, sekaligus menjadi sinyal awal bahwa tekanan eksternal mulai masuk ke jantung kebijakan domestik.

Tak berhenti di situ, dalam laporan Radio Republik Indonesia pada 18 Maret 2026, JK kembali mempertegas bahwa pemerintah berada dalam posisi serba sulit. Penerimaan negara sulit ditingkatkan di tengah perlambatan ekonomi, sementara belanja tetap besar. Dalam situasi seperti itu, menurutnya, pilihan yang tersedia hanya dua: memangkas anggaran atau menambah utang keduanya sama-sama berisiko secara politik maupun ekonomi.

Di titik inilah kritik JK menjadi tajam dan relevan. Ia tidak sekadar berbicara soal angka, tetapi soal arah. Ketika belanja negara tetap agresif di tengah tekanan global, sementara efektivitasnya belum teruji sepenuhnya, maka APBN berisiko menjadi alat distribusi beban, bukan solusi pemulihan.

Pernyataan JK juga menyinggung aspek yang lebih dalam: kepercayaan. Ketika pelaku usaha mulai ragu terhadap arah kebijakan, efeknya tidak langsung terlihat dalam angka, tetapi terasa dalam perlambatan investasi, penahanan ekspansi, hingga penurunan optimisme pasar.

Inilah fase yang sering tidak disadari pemerintah bahwa krisis tidak selalu datang dengan ledakan, tetapi dengan pelan-pelan menggerus keyakinan.

Dalam konteks ini, kritik JK seolah menjadi cermin bagi pemerintah. Di satu sisi, negara sedang mendorong berbagai program besar dengan kebutuhan anggaran tinggi.

Namun di sisi lain, tekanan global, mulai dari konflik geopolitik hingga volatilitas energi membuat ruang fiskal semakin sempit.

Ketika dua hal ini bertemu tanpa penyesuaian, yang muncul bukan pertumbuhan, melainkan ketegangan dalam sistem ekonomi itu sendiri.

Karena itu, pesan utama JK sebenarnya sederhana namun keras: pemerintah harus berani mengoreksi prioritas sebelum pasar yang memaksa koreksi itu terjadi.

Jika tidak, maka krisis yang hari ini masih berupa peringatan bisa berubah menjadi kenyataan yang tak lagi bisa dinegosiasikan. Waktu menunjukan dalam hal ekonomi, satu hal selalu berulang: krisis jarang datang tiba-tiba, ia selalu didahului oleh peringatan yang diabaikan. (Red)