INDOPOLITIKA – Keputusan Pemerintah Kota Sukabumi yang tidak mengizinkan penggunaan Lapang Merdeka untuk Salat Idulfitri warga Muhammadiyah memicu polemik di tengah masyarakat. Kebijakan tersebut menuai kritik karena dinilai bertentangan dengan semangat toleransi, terlebih perbedaan penetapan hari raya merupakan hal yang telah lama terjadi di Indonesia.

Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, akhirnya menyampaikan permohonan maaf secara langsung saat menghadiri Salat Idulfitri warga Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Sukabumi (UMMI), Jumat (20/3/2026). Kehadirannya disebut sebagai bentuk penghormatan dan upaya meredam ketegangan yang muncul akibat kebijakan sebelumnya.

Dalam penjelasannya, Ayep menegaskan bahwa keputusan tersebut diambil berdasarkan rujukan pemerintah pusat, khususnya penetapan resmi Idulfitri oleh Kementerian Agama. Dengan demikian, penggunaan fasilitas publik seperti Lapang Merdeka disebut harus menyesuaikan dengan keputusan tersebut.

Namun, penjelasan itu tidak sepenuhnya meredakan kritik. Sejumlah pihak mempertanyakan konsistensi antara komitmen politik yang pernah disampaikan saat masa kampanye dengan kebijakan yang diambil setelah menjabat. Ayep sendiri mengakui bahwa janji membuka akses Lapang Merdeka pernah disampaikan, tetapi menurutnya hal itu masih dalam kapasitas pribadi sebelum menjabat sebagai wali kota.

Di sisi lain, publik melihat persoalan ini bukan sekadar soal aturan, melainkan bagaimana pemerintah daerah mengelola ruang publik di tengah perbedaan keyakinan dan praktik ibadah. Dalam konteks masyarakat majemuk, pendekatan yang inklusif dinilai lebih dibutuhkan dibanding sekadar berpegang pada satu rujukan formal.

Pemerintah Kota Sukabumi menyatakan akan melakukan evaluasi, termasuk memperbaiki komunikasi dengan organisasi masyarakat, tokoh agama, dan lembaga keagamaan. Langkah ini diharapkan dapat mencegah terulangnya polemik serupa di masa mendatang.

Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa toleransi tidak hanya berhenti pada pernyataan, tetapi juga tercermin dalam kebijakan yang memberi ruang bagi perbedaan. Ketika ruang publik menjadi titik temu berbagai kepentingan, kepekaan dan kebijaksanaan pemimpin daerah menjadi kunci dalam menjaga harmoni sosial.(red)