KPK Kembali Periksa Sekda Kota Bekasi-Tiga Saksi Lain Terkait Kasus Suap Rahmat Effendi

INDOPOLITIKA.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil Sekda Kota Bekasi, Reny Hendrawati terkait kasus yang menyeret mantan bosnya, Walikota Rahmat Effendi.

KPK akan mendalami keterangan Reny untuk mendalami kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di Bekasi.

“Dipanggil sebagai saksi untuk tersangka RE (Wali Kota nonaktif Bekasi Rahmat Effendi),” kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Kamis, (17/2/2022).

Selain Reny Hendrawati, KPK juga memanggil tiga saksi lainnya. Mereka yakni dua staf pada Dinas Perkimtan, Syarif dan Sau Mulya; serta Ketua Panitia Pembangunan Masjid Ar Ryasaka Widodo Indrijanto.

Keempat orang itu diperiksa di Gedung Merah Putih KPK. Mereka diharap hadir memenuhi panggilan pemeriksaan.

diketahui, sebanyak 14 orang ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Bekasi. Sembilan orang ditetapkan sebagai tersangka.

Sebanyak lima tersangka berstatus sebagai penerima. Mereka ialah Rahmat Effendi; Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP, M Bunyamin; Lurah Jatisari, Mulyadi; Camat Jatisampurna, Wahyudin; dan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Bekasi, Jumhana Lutfi.

Mereka disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Sementara itu, ada empat ditetapkan sebagai tersangka pemberi. Mereka, yakni Direktur PT MAM Energindo, Ali Amril; pihak swasta, Lai Bui Min; Direktur Kota Bintang Rayatri, Suryadi; dan Camat Rawalumbu, Makhfud Saifudin.

Mereka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 huruf f serta Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. [Red]