INDOPOLITIKA.COM – Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sudah menyedot Rp5,5 triliun per Mei 2024, dari total alokasi tahun ini senilai Rp40 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani berharap gelontoran duit dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) itu bisa mempercepat pembangunan IKN. Terlebih, negara sudah mengucurkan uang sejak 2022 lalu.
“Alokasi anggaran yang ditaruh di APBN itu mencapai Rp72,5 triliun (2022-2024), belanja untuk tiga tahun hingga kita harapkan IKN sudah bisa untuk digunakan nanti pada 17 Agustus (2024),” harap Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KiTA secara virtual, Kamis (27/6).
“Tahun ini dari Rp40 triliun baru dibayarkan Rp5,5 triliun,” sambungnya.
Kucuran Rp5,5 triliun alias 13,7 persen dari alokasi 2024 itu digunakan untuk dua keperluan, yakni klaster infrastruktur Rp3,4 triliun. Sedangkan klaster non-infrastruktur sudah terealisasi sekitar Rp2 triliun.
Pembangunan untuk klaster infrastruktur di tahun ini dianggarkan sebesar Rp36,7 triliun dari pagu total Rp40 triliun. Wanita yang akrab disapa Ani itu merinci beberapa fokus utama pembangunan infrastruktur IKN tersebut.
“Terutama untuk pembangunan di kawasan istana, kementerian koordinator (kemenko) dan kementerian lain, pembangunan tower rumah susun ASN dan Hankam, maupun rumah tapak bagi menteri, dan rumah sakit IKN,” jelasnya.
“Pembangunan jalan tol IKN, (jalan) dan jembatan, Bandara VVIP, dan penyempurnaan kawasan Bendungan Sepaku Semoi,” tambah Ani.
Sedangkan keperluan non-infrastruktur dipakai untuk perencanaan, koordinasi, dan penyiapan pemindahan serta keperluan laporan dan rekomendasi kebijakan kementerian/lembaga (K/L). Juga digunakan untuk kegiatan pemetaan, pemantauan, dan evaluasi; dukungan pengamanan oleh Polri; hingga operasional Otorita IKN.
Sebelumnya, APBN 2022 sudah menggelontorkan Rp5,5 triliun untuk ibu kota anyar di Kalimantan Timur ini. Sedangkan pada tahun lalu ada sekitar Rp27 triliun yang harus dirogoh dari duit negara.
“Pagu tahun ini (2024) yang cukup signifikan sebesar Rp40 triliun,” tegas Ani soal sokongan APBN untuk IKN.(red)
Tinggalkan Balasan