INDOPOLITIKA — Pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan hingga akhir tahun 2026, meskipun tekanan global meningkat akibat konflik geopolitik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih cukup kuat untuk menahan dampak kenaikan harga minyak dunia.

Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI pada Senin (6/4/2026).

“Sepanjang tahun ini dengan harga rata-rata USD 100 per barel, aman. Kalau ada yang bilang Menteri Keuangan tidak punya uang, dari desain anggaran kita masih di bawah 3 persen,” ujar Purbaya.

Ia menjelaskan bahwa pemerintah telah melakukan berbagai simulasi terhadap potensi lonjakan harga minyak global, mulai dari skenario harga USD 80 hingga USD 100 per barel. Seluruh dampak terhadap APBN, termasuk langkah mitigasi fiskal, telah diperhitungkan.

Menurutnya, dengan defisit anggaran yang masih dijaga di bawah batas 3 persen, ruang fiskal pemerintah dinilai cukup untuk menjaga stabilitas harga BBM subsidi sekaligus melindungi daya beli masyarakat.

Tekanan Geopolitik dan Risiko Fiskal

Kebijakan ini diambil di tengah ketidakpastian global akibat konflik yang terus berlangsung di Timur Tengah. Ketegangan antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran mendorong kenaikan harga minyak dunia, yang berpotensi meningkatkan beban subsidi energi dalam APBN.

Namun pemerintah memilih menahan harga BBM subsidi sebagai langkah menjaga stabilitas ekonomi domestik, terutama di tengah tekanan inflasi dan daya beli masyarakat.

Keputusan tidak menaikkan harga BBM subsidi jelas berpotensi menambah tekanan pada belanja negara, khususnya jika harga minyak dunia terus meningkat melampaui asumsi. Namun di sisi lain, kebijakan ini dinilai penting untuk menjaga stabilitas sosial dan ekonomi dalam jangka pendek.

Dengan strategi tersebut, pemerintah tampaknya mengambil posisi menjaga keseimbangan antara stabilitas fiskal dan perlindungan masyarakat di tengah dinamika global yang belum menentu. (Red)