Di Indonesia saat ini, ada fenomena yang terlihat jelas dan biasa terjadi yaitu situasi dimana kritik terhadap program pemerintah atau kebijakan tertentu, kerap menimbulkan reaksi terorganisir dari kelompok masyarakat atau ormas. Contohnya, ketika program MBG dikritik oleh sejumlah akademisi, aktivis, atau warga yang mempertanyakan efektivitasnya, ada ormas dan kelompok pendukung yang segera muncul membela, baik melalui media sosial maupun aksi publik.

Kelompok pembela ini tidak selalu spontan; mereka digerakkan oleh narasi yang menekankan keberhasilan pemerintah, kepentingan nasional, atau bahkan loyalitas terhadap figur tertentu. Reaksi mereka seringkali cepat dan masif, sehingga kritik yang masuk bisa tampak “terisolasi” atau minor, meskipun substansinya valid.

Sementara itu, pengkritik program kerap diposisikan sebagai pihak yang mengganggu stabilitas, menimbulkan ketidakpercayaan publik, atau bahkan dipandang sebagai anti-nasional. Dampaknya, ruang diskusi publik menjadi terpolarisasi: satu sisi membela tanpa pertanyaan, sisi lain dikriminalisasi opini atau dicap negatif.

Fenomena ini bukan hanya soal MBG atau satu program tertentu, tetapi menandakan tren lebih luas di mana opini masyarakat bisa diarahkan atau dipengaruhi oleh mobilisasi kelompok yang terorganisir. Alih-alih mendorong evaluasi objektif, publik terjebak dalam polarisasi: loyalitas versus kritik. Kondisi ini berpotensi melemahkan kemampuan masyarakat untuk menilai kebijakan berdasarkan fakta dan manfaat nyata, karena dinamika sosial lebih didorong oleh tekanan kelompok dan narasi yang disebarkan secara sengaja.

Fenomena polarisasi yang terstruktur ini juga memiliki dampak psikologis dan sosial yang nyata. Ketika masyarakat menyaksikan perdebatan publik yang lebih banyak berbasis loyalitas daripada fakta, kepercayaan terhadap institusi publik bisa menurun, sekaligus menimbulkan ketegangan sosial. Individu yang sebelumnya netral atau ragu-ragu mungkin merasa terpaksa memilih kubu, bukan karena argumentasi yang masuk akal, tetapi karena tekanan sosial, stigma, atau kebutuhan untuk “aman” di mata kelompok mayoritas.

Media sosial mempercepat proses ini. Algoritme platform digital sering menampilkan konten yang memicu emosi dan interaksi cepat, sehingga perdebatan kritis yang substantif mudah tertutupi oleh seruan dukungan atau serangan balik. Akibatnya, kritik yang logis dan berbasis bukti tersisih, sedangkan narasi populer atau viral lebih mudah diterima dan disebarkan.

Selain itu, ada risiko jangka panjang terhadap kualitas demokrasi. Polarisasi terstruktur bisa menciptakan semacam “resistensi terhadap evaluasi kritis”: program pemerintah atau kebijakan publik jarang diuji secara objektif, karena setiap kritik langsung dibenturkan dengan loyalitas kelompok. Akibatnya, inovasi atau perbaikan kebijakan bisa terhambat, dan masyarakat kehilangan ruang untuk refleksi atau dialog yang sehat.

Namun, fenomena ini juga membuka peluang penting untuk pendidikan publik dan literasi media. Dengan mendorong warga memahami cara kerja narasi, strategi mobilisasi opini, dan logika argumentasi, masyarakat bisa belajar mengenali polarisasi yang tidak sehat. Kampanye literasi politik dan media, dialog komunitas, serta ruang diskusi yang aman bisa membantu membangun kesadaran bahwa kritik bukan ancaman, tetapi bagian dari proses evaluasi demokratis.

Di sisi lain, pemerintah, media, dan organisasi masyarakat memiliki tanggung jawab kolektif untuk menciptakan lingkungan publik yang memungkinkan kritik konstruktif dan pembelaan yang rasional berjalan beriringan. Hanya dengan begitu, evaluasi kebijakan bisa dilakukan secara adil, opini publik tetap berimbang, dan demokrasi tidak sekadar tentang loyalitas, tetapi tentang kualitas pertimbangan, transparansi, dan akuntabilitas.

Simpulnya, polariasi melalui pembelaan dan kritik terstruktur adalah fenomena kompleks yang muncul dari interaksi antara narasi politik, mobilisasi kelompok, media sosial, dan budaya sosial. Tanpa upaya sadar untuk menyeimbangkan dinamika ini, masyarakat berisiko terjebak dalam “dualisme opini” yang menghambat penilaian objektif terhadap kebijakan.

Sebaliknya, dengan edukasi, ruang diskusi yang aman, dan praktik demokrasi yang terbuka, polarisasi ini bisa dikurangi dan dikembalikan pada fungsinya sebagai alat evaluasi publik, bukan sekadar arena pertarungan loyalitas.

Arena Pertarungan Loyalitas

Dalam konteks polarisasi publik di Indonesia, kritik dan pembelaan terhadap program seperti MBG seringkali bertransformasi menjadi arena pertarungan loyalitas. Alih-alih berdiskusi mengenai substansi kebijakan—apakah program efektif, adil, atau transparan—publik dan media sosial banyak terjebak pada pertanyaan: Siapa yang mendukung siapa? dan Siapa yang setia pada pemerintah atau figur tertentu?

Arena ini bukan sekadar simbolik. Ia menciptakan hierarki sosial dan politik di mana individu atau kelompok diukur berdasarkan loyalitas, bukan argumen. Kritik yang seharusnya membangun evaluasi kebijakan kerap dianggap sebagai ancaman terhadap loyalitas kolektif. Sebaliknya, pembelaan program yang dilakukan secara terbuka—meskipun tanpa dasar argumentatif yang kuat—diberi legitimasi karena menunjukkan kesetiaan terhadap pemerintah atau figur tertentu.

Fenomena ini menimbulkan beberapa konsekuensi nyata:

1. Diskusi publik bergeser ke identitas dan afiliasi

Alih-alih membahas program MBG secara kritis, perdebatan lebih banyak menekankan siapa yang “pro” dan siapa yang “kontra”. Kritik yang sah terhadap kebijakan sering dipersepsikan sebagai serangan personal atau bentuk pengkhianatan terhadap kelompok, sehingga logika argumentasi dan bukti menjadi kurang relevan.

2. Tekanan sosial dan isolasi bagi pengkritik

Individu yang berada di posisi netral atau mengajukan kritik konstruktif sering menghadapi tekanan dari kelompok mayoritas pendukung. Mereka bisa diabaikan, dicap sebagai pembangkang, atau dikucilkan dari komunitas sosial dan profesional. Tekanan ini mendorong konformitas, membuat masyarakat lebih memilih membela daripada mempertanyakan, untuk “aman”.

3. Legitimasi program dibangun melalui loyalitas, bukan kinerja

Program pemerintah cenderung mendapatkan dukungan lebih karena loyalitas pengikut, bukan karena efektivitas atau kualitas kebijakan itu sendiri. Hal ini melemahkan mekanisme evaluasi publik dan mengaburkan batas antara keberhasilan nyata dan citra yang dibentuk melalui dukungan kelompok.

4. Polarisasi semakin mengakar

Arena pertarungan loyalitas menimbulkan kubu-kubu sosial yang kaku. Kritik dianggap musuh, dukungan dianggap benar. Akibatnya, ruang dialog yang sehat menyempit, dan polarisasi terstruktur semakin sulit dipecahkan.

Dalam kondisi seperti ini, demokrasi berisiko mengalami deformasi: bukan lagi menjadi mekanisme untuk memilih kebijakan terbaik, tetapi menjadi arena pertarungan kesetiaan. Evaluasi objektif terhadap program pemerintah digeser oleh logika identitas dan loyalitas.

Solusi jangka panjang membutuhkan perubahan budaya politik dan sosial: membangun kesadaran bahwa kritik bukan ancaman, loyalitas tidak harus absolut, dan keberhasilan program seharusnya diukur melalui bukti dan dampak, bukan jumlah pendukung. Ruang publik harus kembali menjadi arena pertukaran argumen dan fakta, bukan sekadar panggung loyalitas yang memisahkan masyarakat menjadi dua kubu yang kaku.