INDOPOLITIKA.COM – 100 hari sudah Al Muktabar memimpin Banten sebagai Penjabat Gubernur. Dalam perjalanan kepemimpinannya, mantan Sekda Banten dinilai belum memiliki kebijakan yang konkrit untuk membangun kesejahteraan masyarakat Banten.

Tak ayal, Al Muktabar pun mendapatkan rapor merah dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Banten Bersatu.

Kordinator Aliansi BEM Banten Bersatu Haykal Afdhal Dzikri mengatakan, dalam 100 hari kerja Pj Gubernur Al Muktabar, belum ada pengaruh yang signifikan untuk masyarakat Banten.

“Kami BEM Banten Bersatu menilai kinerja Pj Gubernur statgnan dan tanpa ada arah dan tujuan yang jelas,” terang Haykal dalam keterangan tertulisnya, kemarin.

Sementara itu, Koordinator Presidium Koalisi Masyarakat Sipil Banten (KMSB), Uday Suhada mengatakan, yang namanya penjabat, ia memiliki keterbatasan kewenangan. Sehingga patokan dasarnya adalah menjalankan mandat dari presiden, berpedoman pada rencana pembangunan daerah (RPD) transisi.

“Tapi setelah 100 hari kepemimpinannya, kami tidak melihat kebijakan yang konkrit,” kata Uday Suhada.

Uday mengungkapkan kebijakan prioritas Al Muktabar sejak dilantik 12 Mei 2022 lalu yakni melakukan reformasi birokrasi. Namun hal itu masih terkesan tidak maksimal.

“Di mana letak perbaikannya? Lihat saja faktanya, hingga saat ini penataan pegawai saja tidak ada. Dua tahun lalu sekitar 400 pejabat struktural diubah menjadi fungsional, tapi pada praktiknya tidak ada perbedaan sama sekali. Segala fasilitas sebagai pejabat struktural masih mereka terima,” tuturnya.

Di sektor pendidikan, masih banyak kepala Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Khusus (SKh) yang digantung sejak tahun 2019.

“Belum lagi para kepala SMK, SMA, SKh, yang digantung sejak 2019 oleh Gubernur WH (Wahidin Halim) kala itu,” katanya.

“Perlu diingat dan dipahami oleh Pj Al, birokrat atau ASN (aparatur sipil negara) itu tidak ada orang WH (mantan Gubernur Banten Wahidin Halim) atau orang Andika (mantan Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy). Yang ada adalah ASN Provinsi Banten. Oleh karna itu Pj Al jangan paranoid sehingga tidak memiliki kepercayaan kepada bawahannya,” terangnya.

Menurutnya, membangun Banten tidak dapat dilakukan sendiri. Harus didistribusikan kepada para pejabat terkait dan tidak boleh one man show.

“Jadi, injaklah bumi, jangan mengawang,” tutup Uday. [Red]

Cek berita dan artikel menarik lainnya di Google News Indopolitika.com