INDOPOLITIKA – Pemerintah menyebut Indonesia semakin mengukuhkan diri sebagai tujuan utama investasi global setelah mencatat komitmen investasi lebih dari Rp380 triliun dalam rangkaian kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Jepang.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Seskab Teddy Indra Wijaya usai mendampingi Presiden dalam Forum Bisnis Indonesia–Jepang di Tokyo, Senin, 30 Maret 2026.

Menurut Teddy, angka investasi tersebut merupakan bagian dari keseluruhan kerja sama ekonomi Indonesia–Jepang yang telah disepakati sebelumnya.

Ia menegaskan bahwa capaian ini mencerminkan meningkatnya kepercayaan global terhadap Indonesia sebagai mitra investasi.

“Intinya adalah Indonesia dengan investasi yang begitu besar di sini, tadi Pak Presiden datang, lebih dari Rp380 triliun investasi datang,” ujarnya.

Dalam agenda yang sama, Presiden Prabowo juga dijadwalkan melanjutkan kunjungan dengan bertemu Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi pada Selasa, 31 Maret 2026, setelah sebelumnya melakukan pertemuan dengan Kaisar Jepang.

Selain itu, pemerintah juga merencanakan pertemuan lanjutan dengan sekitar 12 pengusaha besar Jepang untuk memperdalam kerja sama investasi.

Pemerintah menilai angka tersebut sebagai bukti bahwa Indonesia telah menjadi “magnet investasi dunia”. Namun, di balik angka besar itu, muncul sejumlah pertanyaan yang tidak bisa diabaikan.

Pertama, komitmen investasi tidak selalu berarti realisasi. Dalam praktiknya, banyak proyek investasi yang diumumkan dalam forum bilateral masih memerlukan proses panjang sebelum benar-benar terealisasi di lapangan.

Faktor regulasi, perizinan, hingga kepastian hukum sering kali menjadi penentu apakah komitmen tersebut benar-benar akan diwujudkan.

Kedua, pernyataan bahwa Indonesia menjadi “magnet investasi dunia” perlu dilihat dalam konteks yang lebih luas.

Secara global, arus investasi saat ini sangat dipengaruhi oleh dinamika geopolitik, transisi energi, serta strategi diversifikasi rantai pasok. Indonesia memang memiliki daya tarik, terutama di sektor sumber daya alam dan energi, namun persaingan dengan negara lain di kawasan tetap ketat.

Ketiga, publik juga perlu melihat distribusi dan dampak investasi tersebut. Apakah investasi yang masuk akan menciptakan nilai tambah domestik, lapangan kerja berkualitas, serta transfer teknologi, atau justru hanya memperkuat eksploitasi sumber daya tanpa dampak signifikan bagi ekonomi nasional.

Dalam konteks ini, kunjungan Presiden Prabowo ke Jepang memang menunjukkan intensitas diplomasi ekonomi yang tinggi.

Namun, ukuran keberhasilan tidak berhenti pada angka komitmen, melainkan pada seberapa jauh investasi tersebut benar-benar terealisasi dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dengan demikian, klaim Indonesia sebagai “magnet investasi dunia” masih perlu diuji oleh waktu. Sebab dalam ekonomi, kepercayaan tidak hanya dibangun oleh janji investasi, tetapi oleh realisasi yang konsisten dan berdampak. (Red)