INDOPOLITIKA – Pemerintah tengah menyiapkan kebijakan penghematan energi melalui penerapan skema kerja fleksibel atau work from anywhere (WFA) bagi aparatur sipil negara (ASN) serta opsi pembelajaran daring di sektor pendidikan.
Kebijakan ini direncanakan mulai berlaku pada April 2026 sebagai bagian dari program pengendalian konsumsi bahan bakar minyak (BBM) di sektor layanan publik.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, menegaskan bahwa kebijakan ini harus dirancang secara terukur dan berbasis data.
Dalam rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, pemerintah menyepakati lima strategi utama, mulai dari kerja fleksibel ASN, penguatan platform digital, pembatasan perjalanan dinas, efisiensi energi gedung, hingga penyesuaian pembelajaran daring dan luring.
Sementara itu, kegiatan praktikum tetap dilakukan tatap muka untuk menjaga kualitas pendidikan.
Selain itu, pemerintah juga mengkaji skema pendukung seperti distribusi program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta pembiayaan alternatif untuk akses internet siswa. Hasil kebijakan ini akan dilaporkan kepada Prabowo Subianto sebagai bagian dari strategi penghematan energi nasional.
Efektifkah WFA Menekan BBM?
Secara teori, penerapan WFA berpotensi menurunkan konsumsi BBM, terutama dari sektor transportasi harian ASN. Dengan berkurangnya mobilitas commuting, konsumsi bahan bakar di perkotaan dapat ditekan, sekaligus mengurangi kemacetan dan emisi. Pengalaman selama pandemi juga menunjukkan bahwa kerja jarak jauh mampu menjaga aktivitas tetap berjalan meski mobilitas dibatasi.
Namun efektivitasnya tidak otomatis tinggi. Ada beberapa tantangan utama. Pertama, tidak semua jenis pekerjaan ASN dapat dilakukan secara jarak jauh, terutama yang berkaitan dengan layanan langsung kepada masyarakat.
Kedua, produktivitas kerja bisa berbeda-beda tergantung kesiapan infrastruktur digital dan budaya kerja di masing-masing instansi. Tanpa sistem pengawasan dan indikator kinerja yang jelas, WFA berisiko menurunkan efektivitas layanan publik.
Ketiga, ada potensi efek samping yang jarang dibahas, yakni pergeseran konsumsi energi dari BBM ke listrik dan internet. Jika tidak diimbangi dengan efisiensi energi secara menyeluruh, penghematan BBM bisa saja hanya berpindah bentuk, bukan benar-benar berkurang secara total.
Dengan demikian, WFA bisa menjadi alat efektif untuk menekan konsumsi BBM, tetapi hanya jika diterapkan secara selektif, berbasis data, dan didukung sistem kerja digital yang matang. Tanpa itu, kebijakan ini berisiko menjadi sekadar solusi jangka pendek yang tidak menyentuh akar persoalan konsumsi energi. (Red)










Tinggalkan Balasan