INDOPOLITIKA – Kebijakan pemerintah untuk menekan konsumsi BBM melalui penerapan Work From Anywhere (WFA) bagi ASN dan sekolah daring mulai April 2026 sekilas tampak solutif.

Mobilitas ditekan, kemacetan berkurang, dan konsumsi energi diharapkan menurun. Namun di balik itu, muncul satu pertanyaan krusial yang belum terjawab: bagaimana nasib program Makan Bergizi Gratis (MBG)?

Program MBG sejatinya dirancang berbasis aktivitas sekolah. Distribusi makanan dilakukan di titik yang sama dengan masuknya siswa ke sekolah. Ketika sekolah dialihkan ke sistem daring, fondasi distribusi program ini otomatis goyah. Tanpa skema baru yang jelas, MBG berpotensi kehilangan efektivitasnya.

Jika siswa diminta mengambil makanan ke sekolah, maka tujuan penghematan BBM justru kontradiktif.

Orang tua tetap harus bergerak, kendaraan tetap digunakan, dan mobilitas tidak benar-benar berkurang. Sebaliknya, jika makanan diantar ke rumah, tantangan logistik muncul: biaya distribusi meningkat, risiko ketidaktepatan sasaran membesar, dan efisiensi anggaran dipertanyakan.

Pilihan lainnya adalah penghentian sementara atau penggantian skema bantuan. Namun langkah ini juga bukan tanpa konsekuensi. MBG bukan sekadar program makan, tetapi bagian dari intervensi gizi nasional.

Menghentikannya, meski sementara, bisa berdampak pada kelompok rentan yang bergantung pada program tersebut.

Di titik inilah terlihat bahwa kebijakan penghematan BBM dan program sosial belum sepenuhnya terintegrasi. Satu kebijakan menekan mobilitas, sementara yang lain justru bergantung pada mobilitas atau sistem distribusi yang belum disesuaikan.

Tanpa sinkronisasi yang matang, kebijakan ini berisiko menciptakan inefisiensi baru bahkan kontraproduktif terhadap tujuan awalnya. Pemerintah perlu segera merumuskan skema teknis MBG dalam kondisi sekolah daring, agar program strategis tidak kehilangan arah di tengah upaya penghematan energi. (Red)