INDOPOLITIKA.COM – Menteri Perdagangan sekaligus Ketum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) dilaporkan sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Zulhas dilaporkan terkait pembagian minyak goreng gratis sambil mengampanyekan putrinya, Futri Zulya Savitri. Waketum PAN Viva Yoga Mauladi menegaskan bahwa acara itu merupakan acara partai.
“Bahwa itu adalah acara partai, bukan acara kementerian. Acara itu dihadiri oleh pengurus partai, kader, dan basis konstituen partai. Dilaksanakan pada hari libur, di mana pegawai ASN libur,” kata Viva dalam keterangannya, Selasa (19/7/2022).
Selain itu, Viva mengungkap Zulhas tidak menggunakan fasilitas negara saat membagikan minyak goreng gratis tersebut. Dengan demikian, kata dia, tidak ada abuse of power yang dilakukan Zulhas.
“Tidak menggunakan fasilitas negara karena minyak goreng curah dalam kemasan itu bukan barangnya pemerintah, tetapi dibeli oleh Futri dari distributor. Kemudian dibagikan gratis kepada peserta yang hadir. Jadi, tidak ada penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power),” ujarnya.
Lebih lanjut, Viva memastikan acara ini merupakan acara internal PAN. Dia menuturkan saat ini juga belum ada peserta Pemilu 2024.
“Acara ini bersifat internal. Makanya tidak ada unsur kampanye. Bagaimana mau kampanye kan peserta Pemilu 2024 belum ditetapkan KPU RI, tidak menawarkan visi, misi. Hanya bagi-bagi minyak goreng kepada pengurus dan kader,” tegasnya.
Senada dengan Viva, Ketua Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay menyatakan tidak akan melarang laporan terhadap Zulhas. Dia beralasan pihaknya selama ini juga sudah memberikan penjelasan terkait duduk persoalan pembagian MinyaKita.
“Kami tentu tidak bisa melarang. Justru, kami akan mempelajari laporan tersebut. Karena sejauh ini, kami sudah berulang kali menjelaskan bahwa tidak ada pelanggaran dalam kegiatan PAN di Lampung seperti yang dilaporkan,” ucap Saleh.
Kemudian, Saleh mengaku aneh dengan adanya pihak yang mempersoalkan acara PANsar murah setelah Zulhas jadi menteri. Dia juga khawatir partai lain juga akan terhalang berkegiatan sosial jika yang dilakukan PAN dianggap salah.
“Bedanya, dulu PANsar Murah dibuat sebelum Bang Zulhas jadi menteri. Gak tahu kenapa, malah setelah jadi menteri jadi disoal seperti ini,” katanya.
“Saya khawatir, jika kegiatan sosial begini dianggap salah, maka partai-partai lain pun akan terhalang untuk melakukan hal yang sama. Padahal, faktanya, hampir semua partai memiliki kegiatan sosial seperti ini,” imbuh Saleh.[CHE]
Tinggalkan Balasan