INDOPOLITIKA.COM – Sekretaris DPD Partai Nasdem Kabupaten Tangerang, Gilang Sumiarsa menyatakan bahwa dalam penjaringan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Tangerang untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 mendatang tanpa mahar.
Diketahui Partai NasDem Kabupaten Tangerang menutup pendaftaran penjaringan Calon Bupati Tangerang untuk Pilkada 2024 pada Selasa (7/5/2024) pada pukul 23.59 WIB.
Adapun kandidat yang sudah mengembalikan fomulir yakni, Intan Nurul Hikmah, Zulkarnain, Chris Indra Wijaya, Mochamad Maesyal Rasyid, Mad Romli, Didi Supriadi Wijaya dan Komarudin.
“Jadi faktor utama adalah semangat membangun dan memajukan Kabupaten Tangerang, selain itu juga bagaimana calon bisa membangun komunikasi dengan partai-partai politik lain,” kata Gilang Sumiarsa, kemarin.
Gilang mengungkapkan, sesuai dengan komitmen Partai Nasdem, bahwa dalam kontestasi politik tidak ada mahar politik.
“Perlu kami sampaikan bahwa partai NasDem ini dalam momen politik kontestasi itu, kita partai politik anti mahar, tanpa ada biaya pendaftaran,” ujarnya.
Dalam pengembalian berkas, masing- masing Tim Calon Bupati Tangerang datang bergantian dengan waktu yang berbeda.
“Untuk Pak Komarudin sudah ada konfirmasi segera mengembalikan berkas, sedangkan untuk Pak Zulkarnain belum ada konfirmasi,” terang Gilang.
Setelah pengembalian formulir, kata Gilang, proses selanjutnya yakni pihaknya akan menggelar rapat pleno di tingkat DPD NasDem Kabupaten Tangerang.
“Karena ini bertahap kemudian prosesnya ke DPW dan DPP NasDem, nanti bakal ditentukan siapa yang akan kita anggap untuk mengikuti tahapan selanjutnya,” terangnya.
Dia mengaku mengapresiasi para tokoh di Kabupaten Tangerang mendaftarkan diri dalam penjaringan Bupati Kabupaten Tangerang.
“Sekali lagi Partai NasDem anti mahar politik, tanpa ada biaya pendaftaran, makanya judulnya NasDem memanggil putera dan puteri terbaik Kabupaten Tangerang dari berbagai profesi dan latar belakang yang memiliki komitmen dan semangat untuk membangun Kabupaten Tangerang,” ucapnya.
Kemudian setelah semua terpenuhi, kata Gilang, pihaknya ingin melihat sejauh mana tingkat penerimaan publik terhadap calon yang terpilih.
“Namun ini versi kita ya, versi tim, kita lihat popularitasnya, elektabilitasnya dan banyak variabel-variabel lainya, namun untuk logistik kan relatif ya, karena kita kan dalam pendaftaran tidak nanya LHKPN-nya, kita juga kan tidak minta untuk melampirkan itu, kita tidak meminta yang sifatnya berapa sih kekayaannya, kita normatif persyaratannya foto copy KTP, ijazah, persyaratan ketersediaan mencalonkan dan lainnya,” tutup Gilang. [Red]
Tinggalkan Balasan