INDOPOLITIKA – Kontestasi menuju kursi Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat kian mengerucut menjelang Musyawarah Daerah (Musda) yang dijadwalkan berlangsung awal April 2026.

Dua nama menguat sebagai kandidat utama, yakni Daniel Mutaqien Syafiuddin dan Ahmad Hidayat, yang masing-masing membawa basis dukungan berbeda dalam tubuh partai.

Informasi dari Media Indonesia menyebutkan bahwa Ahmad Hidayat memiliki dukungan kuat dari struktur internal partai di daerah, bahkan diklaim telah mengantongi mayoritas dukungan DPD kabupaten/kota. Basis ini memperlihatkan kekuatan mesin organisasi yang selama ini bekerja di tingkat akar rumput.

Sementara itu, laporan lain dari RRI menyoroti bahwa Daniel Mutaqien Syafiuddin tampil sebagai figur dengan jaringan nasional yang luas. Posisinya sebagai anggota DPR RI serta koneksi dengan elite pusat dinilai menjadi faktor penting dalam menggalang dukungan alternatif di luar struktur tradisional partai.

Selain itu, dinamika internal Golkar Jabar juga dipengaruhi oleh kepemimpinan sebelumnya yang dinilai belum sepenuhnya mampu meredam friksi antar-kelompok. Sejumlah pengamat politik daerah menyebut Musda kali ini menjadi momentum konsolidasi sekaligus ajang pembuktian siapa yang mampu menyatukan faksi-faksi di dalam partai menjelang agenda politik nasional berikutnya.

Meski peta dukungan mulai terlihat, berbagai sumber menyebut konstelasi masih sangat cair. Perubahan arah dukungan kerap terjadi menjelang hari pemilihan, terutama dalam partai dengan karakter patronase kuat seperti Golkar.

Golkar Jabar sebagai Arena “Dua Mesin Kekuasaan”

Jika dibaca dengan pendekatan teori politik, pertarungan ini mencerminkan benturan antara dua model kekuasaan: mesin organisasi versus mesin jaringan.

Ahmad Hidayat bertumpu pada legitimasi struktural, dukungan formal dari DPD daerah yang merupakan tulang punggung partai.

Sementara Daniel Mutaqien mengandalkan legitimasi jaringan, akses terhadap elite pusat, sumber daya politik, dan pengaruh lintas struktur.

Dalam perspektif political machine theory, partai seperti Golkar tidak hanya bergerak melalui ideologi, tetapi melalui jaringan distribusi kekuasaan.

Struktur daerah berperan sebagai mesin mobilisasi suara, sedangkan elite pusat berfungsi sebagai penyedia akses sumber daya. Ketika dua mesin ini tidak selaras, konflik internal menjadi tak terhindarkan.

Lebih jauh, dalam kerangka elite circulation theory (Pareto), kontestasi ini menunjukkan adanya perebutan sirkulasi elite di tingkat daerah. Golkar Jabar bukan sekadar wilayah administratif, tetapi pusat gravitasi politik nasional karena besarnya jumlah pemilih. Menguasai Golkar Jabar berarti menguasai salah satu kunci peta kekuasaan nasional.

Secara ontologis, Musda ini bukan hanya soal siapa yang menjadi ketua, tetapi soal siapa yang mengendalikan masa depan politik Golkar di Jawa Barat. Apakah partai akan bergerak berbasis kaderisasi struktural, atau bergeser ke arah konsolidasi jaringan elite yang lebih luas.

Di titik inilah Musda berubah menjadi lebih dari sekadar forum internal. Ia menjadi arena di mana masa depan partai dipertaruhkan antara stabilitas organisasi dan ekspansi kekuasaan. (Red)