INDOPOLITIKA.COM- Kepala Pusat Data dan Informasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Agus Wibowo menyebut kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tahun 2019 lebih parah ketimbang dua tahun sebelumnya yakni; 2018 dan 2017.
Karhutla tahun ini melalap hingga 942.485 hektare. Angka itu terbagi atas 269.777 hektare lahan gambut dan 672.708 hektare lahan mineral.
Karhutla pada 2018 melahap 529.266 hektare. Sedangkan pada 2017, karhutla hanya melahap lahan seluas 165.483.
Karhutla 2019 memuncak di musim kemarau pada Juli hingga November. Saat itu api begitu besar membakar lahan di berbagai daerah. Sejumlah kota sempat diselimuti kabut akibat karhutla.
Kalimantan Tengah merupakan provinsi paling terdampak karhutla tahun ini dengan lahan terbakar mencapai 161.298 hektare, dengan rincian lahan gambut 95.941 hektare dan lahan mineral 65.357 hektare.
“Gambutnya cukup banyak terbakarnya,” kata Agus Wibowo saat memaparkan data dalam agenda ‘Refleksi Bencana Tahun 2019 dan Proyeksi Bencana 2020 di Kantornya, Jakarta, Senin (30/12/2019).
Karhutla terparah terjadi pada 2015. Kala itu, karhutla membakar lebih dari 2,6 juta hektare lahan di berbagai wilayah Indonesia.
Lebih lanjut Agus Wibowo mengungkap, kerugian ekonomi yang dialami akibat karhutla pada 2019 mencapai Rp 75 triliun. Dia merujuk dari catatan World Bank.
“World Bank telah menghitung kerugiannya karena karhutla tahun 2019 ini adalah Rp 75 triliun,” imbuh Agus.
Dari Rp 7,18 triliun Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dana siap pakai (DSP), Agus mengatakan pihaknya mengucurkan Rp 3,8 triliun untuk penanganan bencana karhutla. “Untuk operasi karhutla sekitar Rp 3 triliun,” tandasnya.
Pada Pemilu 2019 lalu, isu karhutla sempat mengemuka tatkala Presiden Jokowi berjanji Indonesia akan terbebas dari karhutla. Beberapa bulan pasca pemilu musim kemarau mulai memasuki puncaknya. Titik panas karhutla pun bertambah.
Saat itu Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera sempat menagih janji Presiden Jokowi itu. “Pak Jokowi sudah berjanji tidak ada kebakaran hutan lagi, jadi saya menagih janji Pak Jokowi,” ujar Mardani di Gedung DPR Jumat (13/9/2019).
Janji itu hanya direspon dengan sejumlah pencopotan pejabat TNI-Polri di daerah yang terdampak karhutla.[sgh]
Tinggalkan Balasan