INDOPOLITIKA.COM – Banjir menjadi momok masyarakat. Artinya saat banjir warga sangat menderita. Tidak hanya air yang menggenang tapi juga listrik mati dan air tidak mengalir.
Para ahli menyatakan kegagalan pemerintah wujudkan kebijakan terintegrasi dalam penataan kawasan lingkungan puncak Bogor dituding sebagai biang keroknya.
Pengamat kebijakan publik dari Center of Public Policy Studies (CPPS) Bambang Istianto mengatakan, silang pendapat antara pemerintah pusat dengan daerah serta antar pemerintah daerah terkait kewenangan kawasan tersebut menambah kompleksitas permasalahan banjir di Jakarta dan sekitarnya.
“Tidak tuntasnya persoalan banjir yang pada ujungnya selalu menyalahkan air bah kiriman dari Bogor cermin buruknya manajemen pemeritahan,” ujar Bambang kepada Indopolitika, Sabtu (4/1/2020).
Seperti diketahui kawasan puncak dipenuhi bangunan villa banyak yang melanggar kebijakan lingkungan. Para pelanggar ini tidak menyadari telah berbuat kerusakan ekosistem kawasan puncak Bogor.
“Bukan rahasia umum bahwa pemilik villa diduga orang-orang kuat dari Jakarta. Karena itu sebenarnya para elit di Jakarta sendiri tanpa disadari juga yang membuat jutaan rakyat jabodetabek menderita,” ucap wakil ketua asosiasi ilmuwan administrasi negara ini.
Menurutnya, saat banjir boleh jadi pemilik villa tersenyum huniaan villanya penuh, karena saat penutupan tahun banyak yang menyewa. Tapi dibalik itu ribuan rakyat menjeirt.
Dengan demikian, Bambang nilai, sampai saat ini kebijakan terintegrasi belum terwujud terhalang oleh elit Jakarta pemilik villa diduga mafia penguasaan lahan di puncak tersebut.
“Sebenarnya publik menunggu keberanian dan tindakan tegas terhadap para pelanggar tersebut. Para ahli dan kalngan menyatakan hanya kebijakan terintegrasi tersebut yang dinanti masyarakat mampu membenahi eko sistem kawasan puncak akan mengurangi dampak banjir di Jakarta dan sekitarnya,” tegas Bambang.
Kebijakan terintegrasi, kata dia, dapat diwujudkan keputusan berada ditangan presiden.
Seperti kebijakan infrastruktur jalan berhasil karena Presiden Joko Widodo mengawal langsung pelaksanaan sampai kebijakan teknis operasional dilapangan.
“Akankah Bapak Presiden memberikan atensi yang sama terhadap persoalan kompleksnya banjir di ibu kota,” tanya Bambang.[ab]
Tinggalkan Balasan