INDOPOLITIKA.COM – Mahkamah Konstitusi (MK) melanjutkan tugas penanganan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota Legislatif (Pileg) tahun 2024 usai menuntaskan perkara PHPU Pilpres.
Sebagai catatan, terhitung sejak 20 Maret 2024, MK telah menerima pengajuan permohonan PHPU Legislatif Tahun 2024, baik secara daring maupun luring di Aula Gedung 1, MK Jakarta.
Selanjutnya, MK meregistrasi 297 perkara sebagaimana diatur dalam Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPD. Proses registrasi ini dilakukan pada 23 April 2024.
Kemudian, usai meregistrasi perkara ini, MK selanjutnya akan memulai sidang pendahuluan pada 29 April – 3 Mei 2024.
Selanjutnya pada 3 – 13 Mei 2024, MK akan menerima penyerahan jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, dan pemberi keterangan.
Berikutnya, pada 15 – 20 Mei 2024 akan dilaksanakan Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) dan diiringi dengan Pengucapan Putusan/Ketetapan pada 21 – 23 Mei 2024.
Kemudian pada 27 – 31 Mei 2024 akan diagendakan Sidang Pemeriksaan Lanjutan dan RPH pada 3 – 6 Juni 2024 serta ditutup dengan Sidang Pengucapan Putusan/Ketetapan pada 7 – 10 Juni 2024.
Kesiapan Jelang Sidang PHPU Legislatif
Guna memastikan kesiapan perangkat persidangan, berkas perkara, dan sarana prasarana persidangan PHPU Legislatif, Ketua MK Suhartoyo dan Wakil Ketua MK Saldi Isra dengan didampingi Sekretaris Jenderal MK Heru Setiawan dan Panitera Muda MK Wiryanto melakukan tinjauan langsung ke Ruang Gugus Tugas Penanganan Perkara pada Rabu (24/4/2024) malam.
Setiap tim dipastikan telah melakukan tugas sebagaimana jadwal dan tahapan penanganan perkara, di antaranya hingga hari ini berupa tugas pencatatan permohonan Pemohon dalam e-BRPK dan penerbitan ARPK. [Red]
Tinggalkan Balasan