Awalnya, isu ijazah Jokowi hanyalah guyonan politik. Sekadar bahan “olok-olok” di media sosial, untuk bikin ramai tapi tidak terlalu serius. Ujungnya? Malah heboh tingkat nasional. Di balik hingar-bingar itu, tersimpan strategi narasi korban yang lihai—cara cerdas untuk memutar balik serangan menjadi keuntungan politik.

Dari Kelakar Jadi Serius

Isu ijazah Jokowi lahir dari celah ringan: kritik yang tidak berbasis fakta, lebih pada sensasi. Para penuduh tidak pernah memegang, apalagi meneliti ijazah asli, tapi yakin yang beredar palsu. Keyakinan itu lahir dari praduga awal, analisis seolah benar, tanpa jelas materi mana yang dijadikan bahan penelitian. Seiring waktu, argumen mereka bergeser-geser, berubah dan tidak konsisten. Jelas, isu ini lebih dipakai sebagai alat politik ketimbang persoalan substantif.

Ketika laporan ke polisi mulai dilayangkan, para penuduh tampak kaget. Sebagian bereaksi berlebihan, menyerang membabi buta di media. Sementara Jokowi tampil menahan diri, tidak terpancing jebakan politik. Karena merasa dihina, dipermalukan, ia memilih jalur hukum. Tantangan dan tekanan dari penuduh maupun pendukungnya diabaikan dengan tenang—menunjukkan perbedaan sikap antara strategi politik dan emosi.

Menariknya, semua yang terlibat, baik langsung maupun tidak langsung, sadar bahwa isu ini tidak banyak berguna bagi bangsa. Jokowi sendiri, seperti pernah disinggung Fadli Zon, sudah dianggap “end” dari sisi legitimasi. Tapi manggungnya isu ini setiap hari di media jelas memberi panggung politik, memberi perhatian publik—alias pansos—bagi para aktor yang mengusungnya. Singkatnya, isu yang sebenarnya tidak berdampak signifikan tetap dipertahankan karena keuntungan politik.

Dari Korban Jadi Pahlawan

Ada juga victim narrative, istilah dari bahasa Inggris yang secara harfiah berarti “narasi korban”. Dalam konteks politik atau sosial, istilah ini mengacu pada strategi atau cara menyampaikan cerita di mana seseorang atau kelompok menampilkan diri sebagai korban—biasanya untuk memperoleh simpati, dukungan, atau keuntungan politik.

Tuduhan ringan yang awalnya cuma guyonan, perlahan berubah menjadi tekanan politik. Polarisasi kembali memuncak, debat terasa tak berujung. Tapi Jokowi, dengan langkah tenang dan terukur, justru memutar balik situasi: serangan dan tuduhan buruk terhadap dirinya menjadi alat untuk menegaskan ketahanan dan integritasnya. Tuduhan yang seharusnya menjatuhkan malah berubah menjadi momentum positif bagi citranya. Lebih dari itu, serangan tersebut memunculkan simpati dan solidaritas publik terhadap Jokowi—fenomena yang dalam literatur politik dikenal sebagai victim solidarity.

Publik dan pendukung merasa tokoh yang diserang sedang menjadi korban ketidakadilan, sehingga loyalitas dan dukungan mereka kian menguat. Apa yang awalnya menjadi serangan politis justru membangun ikatan emosional dan memperkokoh basis dukungan.

Sementara itu, para penuduh terlihat konyol. Mereka terus cerewet, berdebat, dan memaksakan tuduhan tanpa bukti, seolah-olah tidak punya kerjaan lain. Semua klaim mereka gagal karena ijazah asli tetap berada di bawah penguasaan Jokowi—mereka tidak pernah melihat, memegang, atau meneliti fisiknya. Akhirnya, upaya mereka hanya memperlihatkan sia-sianya serangan itu.

Pada ujungnya, baik penuduh maupun pendukung Jokowi hanya menjadi penonton. Proses hukum di pengadilan menunggu dengan penuh perhatian. Penuduh dan pendukungnya berharap, bermimpi dan meyakini kalau tuduhan mereka akan terbukti dan mereka tampil sebagai pahlawan. Sementara Jokowi dan pendukungnya santai karena yakin bahwa klaim para penuduh mustahil dibuktikan.

Kasus ijazah Jokowi menunjukkan bahwa serangan sepele sekalipun bisa berubah menjadi isu serius. Figur politik yang mampu mempertahankan citra sekaligus memobilisasi dukungan dengan victim narrative menunjukkan siapa yang benar-benar menguasai medan politik. Dalam politik modern, persepsi sering lebih menentukan daripada fakta, dan narasi korban terbukti menjadi senjata ampuh untuk mempertahankan reputasi dan basis dukungan.

“Isu yang awalnya guyonan ini memberi panggung politik bagi para penuduh, tapi justru memantapkan posisi Jokowi sebagai figur yang tegar dan berintegritas. Sementara penuduh hanya bisa menunggu proses hukum dengan harapan yang mustahil.”