Oleh: Azka Nisail Kamilah Fakih, M.Kesos
(Peneliti LSKI, Tinggal Di Tangerang Selatan)
Saat menghadiri Perayaan Natal Nasional 2025 di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Senin (5/1/2026) malam, Presiden Prabowo mengungkapkan hasil Global Flourishing Study (GFS), sebuah riset kolaboratif antara Harvard University, Baylor University, dan lembaga riset global Gallup.
“Negara yang paling nomor satu di dunia sekarang, rakyat yang mengatakan dia bahagia adalah bangsa Indonesia,” ujarnya.
Sontak ungkapan presiden itu memantik perbincangan publik. Survei global itu sendiri, yang dikaitkan dengan Harvard University, menyebut Indonesia sebagai salah satu negara dengan tingkat “kesejahteraan” tertinggi jika diukur dari aspek batiniah dan kekuatan hubungan sosial. Perbincangannya menyangkut antusiasme dan glorifikasi atas hasil survei itu, bahkan seperti dijadikan bahan penegasan bahwa kondisi bangsa berada pada jalur yang positif.
Di sisi lain, jika melihat indeks negara paling bahagia dunia yang selama ini dirilis secara rutin, posisi Indonesia sebenarnya jauh tertinggal dibanding negara-negara Skandinavia seperti Finlandia, Denmark, atau Norwegia. Di sana, kebahagiaan diukur dengan indikator yang lebih “keras”: jaminan sosial, kualitas layanan publik, kepercayaan pada institusi, dan stabilitas ekonomi.
Survei yang diungkap Prabowo sebenarnya adalah survei tentang flourishing, yang banyaknya menyoroti aspek subjektif kultural seperti relasi sosial yang hangat; rasa syukur; makna hidup dan kekuatan komunitas. Sementara indeks kebahagiaan global lebih menekankan pada kondisi struktural berupa pendapatan; perlindungan sosial; kualitas pendidikan dan kesehatan, serta rasa aman terhadap masa depan. Artinya, Indonesia bisa saja “tahan banting secara batin”, tapi belum tentu “aman secara sistem”.
Perbedaan itu menunjukkan bahwa kesejahteraan dapat dipahami dari dua pendekatan yang berbeda. Survei yang menyoroti human flourishing menekankan dimensi subjektif—makna hidup, spiritualitas, relasi sosial, dan ketahanan psikologis. Dalam konteks ini, Indonesia memang memiliki modal sosial yang kuat. Jaringan keluarga, solidaritas komunitas, serta budaya gotong royong telah lama menjadi penopang kehidupan masyarakat.
Kekuatan relasi sosial dan ketahanan batin masyarakat Indonesia telah terbentuk melalui proses sejarah dan budaya yang panjang. Oleh karena itu, akan menjadi problematis ketika hasil survei semacam ini kemudian diklaim apalagi jika diposisikan sebagai bukti keberhasilan pemerintahan yang sedang berjalan, tanpa membedakan mana capaian kultural masyarakat dan mana hasil intervensi kebijakan negara.
Bila membaca arah pembangunan yang tercermin dalam visi dan misi pemerintah, sebenarnya terlihat nyata bahwa aspek ekonomi menjadi perhatian utama. Target pertumbuhan ekonomi tinggi, industrialisasi, hilirisasi sumber daya alam, serta ambisi menuju status negara maju, jelas menunjukan orientasi yang kuat pada indikator material dan struktural.
Persoalannya, ketika target-target ekonomi tersebut belum sepenuhnya terwujud, sementara tantangan sosial seperti ketimpangan, kerentanan kelas menengah, dan risiko kemiskinan struktural masih nyata, muncul kecenderungan untuk merayakan temuan survei sebagai tanda keberhasilan. Di sinilah terjadi pergeseran narasi yang patut dikritisi. Pertanyaan mendasarnya kemudian adalah: Indonesia ingin diarahkan menjadi negara seperti apa? Apakah negara maju secara ekonomi? Negara sejahtera dengan sistem perlindungan sosial yang kuat? Ataukah negara yang bertumpu pada ketahanan batin masyarakatnya?
Jawaban paling optimis adalah semuanya harus tercapai dan dapat berjalan bersamaan. Tetapi untuk mewujudkan itu hanya mungkin jika negara hadir secara konsisten membangun sistem yang adil dan inklusif, bukan sekadar mengandalkan daya lenting masyarakat sebagai penyangga utama. Kebahagiaan rakyat adalah modal penting dalam pembangunan. Namun, modal tersebut tidak boleh menjadi pengganti dari tanggung jawab negara untuk memastikan akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan layak, dan perlindungan sosial. Tanpa itu, kebahagiaan berisiko menjadi sekadar strategi bertahan, bukan hasil dari kesejahteraan yang sesungguhnya.
Bangsa yang benar-benar maju bukan hanya bangsa yang mampu tersenyum di tengah keterbatasan, melainkan bangsa yang mampu mengurangi keterbatasan itu sendiri melalui kebijakan yang berpihak dan sistem yang kuat. Oleh karena itu, perdebatan tentang “negara sejahtera” atau “negara bahagia” seharusnya tidak berhenti pada kebanggaan semata. Ia perlu diarahkan pada refleksi yang lebih mendalam: apakah negara telah sungguh-sungguh membangun fondasi kesejahteraan yang berkelanjutan, atau masih terlalu bergantung pada ketangguhan warganya sendiri. Jawaban atas pertanyaan inilah yang akan menentukan arah Indonesia ke depan.
Tinggalkan Balasan