Oleh: Abdul Hakim
(Pengajar Studi Perbandingan Politik  STISNU Kota Tangerang)

Peristiwa penangkapan Nicolás Maduro oleh operasi militer Amerika Serikat akan dicatat sebagai salah satu momen paling mencolok dalam sejarah politik internasional awal abad ke-21. Ia mencengangkan bukan hanya karena keberhasilannya secara teknis, tetapi karena implikasi politik, hukum, dan moral yang mengiringinya.

Di satu sisi, ini tampak sebagai kemenangan spektakuler: seorang diktator yang selama bertahun-tahun menindas rakyatnya, merusak institusi negara, dan menjadikan Venezuela negara gagal, akhirnya dijemput paksa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Di sisi lain, operasi ini membuka kembali kotak Pandora imperialisme modern, intervensi sepihak, dan normalisasi kekerasan negara atas nama stabilitas global.

Tak bisa disangkal bahwa Maduro adalah figur destruktif. Pemilu yang ia manipulasi, ekonomi yang ia hancurkan, serta negara yang ia kelola layaknya sindikat kriminal membuat banyak warga Venezuela, baik di dalam maupun di luar negeri, merasakan kelegaan emosional atas kejatuhannya. Rezim ini bukan sekadar otoriter; ia adalah mesin penderitaan massal.

Dalam konteks itu, sulit menemukan simpati moral bagi sang diktator. Namun politik internasional tidak pernah berhenti pada soal siapa yang “pantas” dihukum. Karena yang lebih menentukan adalah bagaimana hukuman itu dijalankan, oleh siapa, dan dengan legitimasi apa.

Euforia awal dengan cepat berhadapan dengan kenyataan pahit di lapangan. Maduro mungkin telah pergi, tetapi Chavismo belum runtuh. Negara tidak mendadak menjadi ruang kosong yang siap diisi oleh demokrasi liberal. Aparatus represif yang dibangun selama puluhan tahun, yaitu militer, intelijen, jaksa, dan birokrasi propaganda masih berdiri tegak. Para figur kunci tetap berfungsi, negara tetap berjalan, dan narasi “agresi imperialis” segera diproduksi secara sistematis.

Dalam banyak rezim otoriter, pemimpin hanyalah wajah; kekuasaan sesungguhnya adalah jaringan. Dan jaringan itu belum tercerai-berai. Di sinilah paradoks besar intervensi ini muncul. Dengan menyingkirkan simbol utama rezim tanpa meruntuhkan infrastrukturnya, Amerika Serikat justru berpotensi memperkeras wajah kekuasaan yang tersisa.

Rezim yang terluka, terhina, dan terancam sering kali bereaksi dengan cara paling brutal. Penangkapan Maduro dapat dijadikan dalih untuk memperketat represi: setiap kritik dianggap kolaborasi dengan musuh asing, setiap oposisi dicap pengkhianatan. Alih-alih membuka ruang demokrasi, operasi ini bisa menandai babak baru menuju totalitarianisme yang lebih telanjang.

Lebih jauh lagi, tindakan ini menghidupkan kembali persoalan lama yang tak pernah benar-benar selesai: legalitas dan legitimasi. Penangkapan kepala negara yang sedang berkuasa oleh kekuatan asing, tanpa mandat internasional dan tanpa persetujuan legislatif domestik, adalah preseden berbahaya. Sejarah memang mencatat contoh serupa, tetapi setiap contoh itu juga meninggalkan warisan kontroversi dan ketidakstabilan. Ketika kekuatan militer menjadi instrumen utama penegakan “keadilan”, hukum internasional berubah dari norma menjadi ornamen.

Argumen bahwa ini adalah tindakan moral melawan kejahatan tidak cukup kuat untuk menutup lubang legal tersebut. Jika setiap negara adidaya merasa berhak menangkap pemimpin negara lain atas dasar penilaian sepihak, maka tatanan internasional akan bergeser dari hukum ke kekuatan. Dunia tidak selalu dipenuhi diktator seburuk Maduro; preseden ini suatu hari bisa digunakan terhadap pemimpin yang sekadar tidak sejalan secara geopolitik. Di titik inilah “kemenangan” berubah menjadi ancaman sistemik.

Motif di balik operasi ini juga sulit dilepaskan dari kepentingan material. Retorika keamanan regional, stabilitas, dan demokrasi terdengar sudah klise. Sejarah Amerika Latin penuh dengan intervensi yang dibungkus bahasa moral, tetapi digerakkan oleh kepentingan strategis dan ekonomi, terutama energi.

Venezuela bukan hanya negara bermasalah; ia juga pemilik cadangan minyak raksasa. Ketika pejabat tinggi Amerika secara terbuka menyebut pentingnya “melindungi energi” di Venezuela, sulit mengabaikan bahwa pembebasan dan dominasi sering kali berbagi kosa kata yang sama.

Di titik ini, perayaan kemenangan terasa prematur, bahkan naif. Menggulingkan atau menangkap seorang diktator tidak identik dengan membebaskan sebuah bangsa. Pengalaman pasca-9/11 menunjukkan betapa rumit dan berdarahnya upaya membangun demokrasi lewat intervensi militer. Negara tidak bisa direkayasa seperti pergantian rezim korporasi. Tanpa legitimasi domestik, rekonsiliasi sosial, dan restrukturisasi institusi menyeluruh, “transisi” hanya menjadi fase kekacauan baru.

Ironisnya, justru rakyat Venezuela yang konon menjadi alasan utama operasi ini berada di posisi paling rentan. Jika Amerika Serikat berhenti pada “kemenangan satu hari” ini, maka rakyat akan menghadapi rezim yang lebih paranoid dan represif. Jika Amerika melangkah lebih jauh dengan intervensi lanjutan, maka risiko pendudukan, perlawanan bersenjata, dan fragmentasi negara terbuka lebar. Dalam kedua skenario, penderitaan warga sipil nyaris tak terhindarkan.

Peristiwa ini juga mengungkap kontradiksi mendasar dalam politik “anti–forever wars”. Operasi penangkapan ini bukan serangan sesaat yang bisa dilupakan esok hari. Ia membuka tanggung jawab baru: politik, moral, dan strategis. Ketika sebuah kekuatan besar “memecahkan” sebuah negara, ia tak bisa begitu saja pergi tanpa meninggalkan puing-puing yang lebih berbahaya.

Penangkapan Maduro adalah kemenangan taktis dengan potensi kekalahan strategis. Ia memuaskan naluri keadilan instan, tetapi mengabaikan kompleksitas transformasi politik. Ia melemahkan satu figur buruk, tetapi berisiko menguatkan struktur kelam yang lebih luas. Ia menampilkan kekuatan Amerika, tetapi sekaligus menelanjangi inkonsistensi antara klaim demokrasi dan praktik dominasi.

Rakyat Venezuela memang pantas merayakan jatuhnya seorang tiran. Namun sejarah mengajarkan bahwa euforia semacam itu sering singkat. Jika rezim yang tersisa berhasil bertahan, atau jika intervensi asing berubah menjadi kekuasaan baru yang tak kalah hegemonik, maka kegembiraan hari ini bisa segera berubah menjadi penyesalan kolektif. Kemenangan yang tidak disertai visi jangka panjang sering kali hanyalah jeda sebelum bencana berikutnya.

Cek berita dan artikel menarik lainnya di Google News Indopolitika.com