INDOPOLITIKA – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Bima melalui Bidang Hukum & HAM, mulai menggulirkan serangkaian program edukatif untuk mendorong kesadaran hukum dan semangat bela negara di kalangan generasi muda.
Dibawah kepemimpinan Ketua DPD I KNPI Nusa Tenggara Barat (NTB) Haerunnisa, DPD II KNPI Kabupaten Bima meluncurkan beberapa program oleh Kabid Hukum & HAM BAHRAIN,SH, didampingi Ketua Umum Burhanudin dan pengurus.
Mereka menegaskan bahwa gerakan ini merupakan bagian dari komitmen jangka panjang KNPI dalam membangun karakter pemuda yang paham hukum dan aktif menjaga keutuhan bangsa.
”Kita ingin pemuda DPD II KNPI Kabupaten Bima tidak hanya cakap secara sosial, tapi juga memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Mereka harus berani bersuara dan terlibat aktif dalam isu-isu hukum dan kebangsaan,” kata Ketua Ketua DPD II KNIP Kabupaten Bima, Burhanudin.
Dua Program Andalan
Dalam waktu dekat, DPD II KNPI Kab Bima akan menjalankan dua program utama. Pertama, “KNPI Melek Hukum”, sebuah inisiatif edukatif yang menyasar kalangan pelajar melalui seminar interaktif.
“Materinya mencakup hukum lalu lintas, bahaya narkotika, penggunaan internet yang bertanggung jawab, serta dasar-dasar hak asasi manusia,” jelasnya.
“Program ini rencananya akan digelar Februari 2026 dan menggandeng sejumlah pihak dalam skema kolaborasi pentahelix, seperti Polres Kabupaten Bima, Dispora, akademisi hukum, hingga organisasi kepemudaan (OKP),” tambahnya.
Program kedua adalah “Posko Hukum Pemuda KNPI”, yakni layanan konsultasi awal bagi pemuda yang menghadapi persoalan hukum ringan, mulai dari kasus perdata sederhana, pelanggaran digital, hingga konflik sosial.
Posko ini akan dibuka mulai Februari hingga Maret 2026, bekerja sama dengan LBH, mahasiswa hukum, advokat muda, dan perusahaan melalui program tanggung jawab sosial (CSR).
Lanjut dia, uUntuk program jangka panjang, KNPI DPD II Kabupaten Bima mempersiapkan dua agenda besar. Pertama, “Suara Pemuda untuk Kebijakan Pro-Hukum dan HAM”, sebuah platform advokasi dan kajian kebijakan daerah yang melibatkan DPRD, akademisi, OKP, dan aktivis HAM. Program ini akan berjalan mulai Maret 2026 hingga 2029.
Kedua, KNPI juga menginisiasi program “Pemuda Tanggap Konflik dan Bela Negara” yang bertujuan membekali pemuda dengan kemampuan mediasi dan kesadaran akan pentingnya menjaga stabilitas wilayah.
Kegiatan ini akan digelar secara bertahap dari tahun 2026 hingga 2029, menggandeng psikolog sosial, tokoh masyarakat, serta mitra korporasi.
“Kami berharap program ini bisa menjangkau lebih banyak pemuda hingga ke pelosok desa, agar mereka tidak apatis terhadap hukum dan persoalan bangsa,” tegasnya.
Dengan pelibatan aktif dari unsur pemerintah, akademisi, praktisi hukum, hingga swasta, KNPI DPD II menargetkan terciptanya pemuda yang sadar hukum, peduli HAM, dan siap mengambil peran dalam menjaga kedaulatan serta stabilitas daerah. (Red)
Tinggalkan Balasan