INDOPOLITIKA – Pendidikan di Indonesia akan mengalami transformasi besar mulai tahun 2027 dengan diberlakukannya pelajaran coding dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) sebagai mata pelajaran wajib di sekolah-sekolah. Selain itu, bahasa Inggris juga akan mulai diajarkan sejak siswa berada di kelas 3 Sekolah Dasar (SD).
Pengumuman kebijakan ini disampaikan langsung oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Mu’ti, dalam acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Forum Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah-Aisyiyah (PTMA) yang digelar di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Jawa Timur.
Mendikdasmen Abdul Mu’ti menekankan bahwa kebutuhan akan guru yang menguasai materi coding dan AI akan meningkat secara signifikan di masa mendatang. Oleh karena itu, perguruan tinggi sebagai mitra strategis dalam dunia pendidikan diharapkan berperan aktif dalam menyiapkan tenaga pengajar yang kompeten.
Menurutnya, meskipun saat ini pelajaran coding dan AI masih merupakan pilihan, keduanya akan resmi masuk ke dalam kurikulum nasional. Pemerintah sedang menyiapkan langkah-langkah strategis agar para guru memiliki kemampuan dan kualifikasi yang memadai untuk mengajarkan materi tersebut secara efektif.
Bahasa Inggris Wajib Mulai Kelas 3 SD
Selain memfokuskan pada teknologi digital sejak dini, pemerintah juga menetapkan kebijakan agar bahasa Inggris menjadi mata pelajaran wajib mulai dari kelas 3 SD. Menurut Abdul Mu’ti, pelatihan guru bahasa Inggris akan menjadi perhatian utama, dengan upaya mengubah istilah “pelatihan” menjadi “pendidikan” agar program ini dapat disertifikasi dan meningkatkan profesionalisme guru.
Lima Program Prioritas Kemendikdasmen
Abdul Mu’ti menjelaskan bahwa saat ini Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memiliki lima hingga enam program prioritas yang sedang dijalankan bersama perguruan tinggi, termasuk kampus PTMA. Beberapa program prioritas tersebut meliputi:
– Revitalisasi Satuan Pendidikan, yang fokus pada perbaikan manajemen sekolah, tata kelola, serta peningkatan kapasitas kepala sekolah dan guru. Pada tahun ini, lebih dari 16.100 sekolah telah direvitalisasi dengan anggaran sebesar Rp16,9 triliun.
– Peningkatan Kualitas Guru, dilakukan melalui pelatihan dan Pendidikan Profesi Guru (PPG). Pemerintah menyediakan kuota sebanyak 808 ribu untuk PPG dan memperluas program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) bagi guru yang belum menyelesaikan pendidikan sarjana.
– Penguatan Pembelajaran Mendalam (Deep Learning), yang bertujuan memperkuat karakter dan kompetensi siswa dengan dukungan universitas dalam pengembangan modul pembelajaran serta pelatihan guru.
– Pendidikan Berbasis Kajian Akademik, di mana setiap kebijakan pendidikan diharapkan lahir dari kajian akademik yang kuat, bukan hanya sebagai aspek administratif. Abdul Mu’ti menegaskan pentingnya kebijakan pendidikan sebagai rekayasa sosial yang dapat membentuk karakter bangsa.
Kemendikdasmen juga membuka peluang bagi perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah untuk berperan aktif dalam penelitian kebijakan (policy research), terutama yang berkaitan dengan pendidikan karakter dan kebiasaan belajar siswa.
Menteri Abdul Mu’ti menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan perguruan tinggi keagamaan dalam menciptakan sistem pendidikan nasional yang inklusif, berkarakter, dan adaptif terhadap perubahan zaman.
Menuju Pendidikan Masa Depan
Rapat Kerja Nasional Forum Rektor PTMA 2025 yang berlangsung selama 16 hingga 19 Oktober di UMM Malang menjadi momentum penting untuk refleksi dan konsolidasi kebijakan pendidikan nasional.
Forum ini diharapkan mampu memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan jaringan kampus Muhammadiyah-Aisyiyah, sehingga pendidikan Indonesia dapat semakin unggul, adaptif, dan berdampak positif bagi kemajuan bangsa.(Hny)
Tinggalkan Balasan