Kepung DPR, Ribuan Buruh Tolak Pilkada Langsung hingga Tuntut Kenaikan Upah

INDOPOLITIKA – Ribuan buruh dari berbagai elemen mulai menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (15/1/2026) siang. Massa aksi datang untuk menyampaikan empat tuntutan utama kepada parlemen.

Berdasarkan pantauan di lokasi, para buruh tampak mengenakan pakaian serba hitam dengan kain merah yang diikatkan di kepala masing-masing.

Selain itu, massa juga membawa bendera Partai Buruh berwarna oranye serta bendera dari berbagai konfederasi serikat pekerja. Sejumlah spanduk berisi tuntutan turut dibentangkan dalam aksi tersebut.

Di sisi lain, aparat kepolisian terlihat bersiaga di belakang barisan massa untuk mengamankan jalannya aksi. Meski demikian, hingga siang hari arus lalu lintas di depan Gedung DPR RI masih terpantau lancar dan belum diberlakukan penutupan jalan.

Sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menegaskan bahwa aksi hari ini membawa empat isu utama yang dianggap krusial bagi kaum pekerja.

Tuntutan pertama adalah desakan kepada Gubernur DKI Jakarta untuk merevisi Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2026 menjadi Rp5,89 juta, yang dinilai telah mencerminkan 100 persen Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

Selain itu, buruh juga menuntut agar Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) DKI Jakarta 2026 ditetapkan minimal 5 persen di atas 100 persen KHL.

Tuntutan kedua ditujukan kepada Gubernur Jawa Barat agar mengembalikan Surat Keputusan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) di 19 daerah sesuai dengan rekomendasi bupati dan wali kota setempat.

Isu ketiga yang diangkat dalam aksi 15 Januari ini adalah permintaan kepada DPR RI untuk segera membahas dan mengesahkan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru, sebagaimana diamanatkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168 Tahun 2024.

Sementara itu, tuntutan keempat adalah penolakan tegas terhadap rencana pemilihan kepala daerah melalui DPRD. KSPI dan Partai Buruh menegaskan bahwa pilkada harus tetap dilaksanakan melalui pemilihan langsung oleh rakyat. (Nul)