INDOPOLITIKA – Komisi III DPR RI memulai proses uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) untuk calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini.
Salah satu calon pimpinan KPK, Poengky Indarti, menyoroti rendahnya hasil survei yang mencerminkan tingkat kepercayaan publik terhadap KPK.
Dalam wawancara di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (18/11/2024), Poengky mengungkapkan bahwa ia telah melakukan persiapan matang menjelang uji kelayakan ini.
“Kami belajar dan berdiskusi dengan teman-teman masyarakat sipil, serta mendapatkan berbagai bahan, baik langsung maupun melalui sumber online, termasuk buku-buku dan pandangan dari para ahli, termasuk pimpinan KPK pada masanya,” ujar calon pimpinan KPK itu.
Sebagai salah satu peserta dengan urutan nomor dua dalam fit and proper test, Poengky mengaku menerima bahan makalah mengenai monitoring dan pengawasan.
Ia menekankan pentingnya pengawasan yang lebih ketat di KPK untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi.
“Saya senang mendapatkan topik ini, karena kami ingin fokus pada pencegahan melalui pengawasan. Ternyata, dari data yang ada, sejak 2004 hingga 2024, ada 167 kepala daerah yang menjadi tersangka kasus korupsi. Ini sangat mengejutkan,” ungkap Poengky.
Poengky juga menekankan pentingnya peningkatan pengawasan internal di KPK agar lembaga ini dapat mencegah terjadinya kasus-kasus korupsi di masa depan.
“Pengawasan internal perlu diperkuat, dan KPK harus fokus untuk memastikan tidak ada lagi kasus korupsi yang terjadi,” tambahnya.
Selain itu, Poengky berharap KPK ke depan dapat memulihkan kembali kepercayaan publik. Ia mengingatkan pentingnya peningkatan integritas di kalangan pegawai KPK.
“Kita harus bisa mendapatkan kembali kepercayaan masyarakat. Kalau melihat survei yang ada, kepercayaan publik terhadap KPK sangat rendah, hanya 56 persen, dan itu adalah angka yang memprihatinkan,” tegasnya. (Chk)
Tinggalkan Balasan